Sejarah Perang Dingin Versi Lengkap

Perang Dingin (bahasa Inggris: Cold War, bahasa Rusia: холо́дная война́, kholodnaya voyna, 1947–1991) adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, dengan Dunia Komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan Sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet, bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya, membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca-perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program Rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk COMECONbersama sekutu Timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan Gerakan Non-Blok

Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti Blokade Berlin (1948–1949),Perang Korea (1950–1953), Krisis Suez (1956), Krisis Berlin 1961, Krisis Rudal Kuba (1962), Perang Vietnam (1959–1975),Perang Yom Kippur (1973), Perang Afganistan (1979–1989), dan penembakan Korean Air Penerbangan 007 oleh Soviet (1983). Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran,perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral, bersaing di ajang olahraga internasional, dan kompetisi teknologi sepertiPerlombaan Angkasa. AS dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi; di Amerika Latin dan Asia Tenggara, Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara Barat, Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan. Dalam rangka meminimalkan resiko perang nuklir, kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan détente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik.

Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagnasi perekonomian. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi perestroika ("rekonstruksi, reorganisasi", 1987) dan glasnost ("keterbukaan", ca. 1985). Kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan militer yang dominan di dunia. Perang Dingin dan berbagai peristiwa yang menyertainya telah menimbulkan dampak besar terhadap dunia dan sering disebutkan dalam budaya populer, khususnya dalam media yang menampilkan tema spionase dan ancaman perang nuklir.



Daftar isi [sembunyikan]
1 Asal istilah
2 Latar belakang
3 Akhir Perang Dunia II (1945–1947)
3.1 Konferensi pasca-perang di Eropa
3.2 Konferensi Potsdam dan kekalahan Jepang
3.3 Awal Blok Timur
3.4 Persiapan untuk "perang baru"
4 Permulaan Perang Dingin (1947–1953)
4.1 Kominform dan perpecahan Tito–Stalin
4.2 Kontainmen dan Doktrin Truman
4.3 Rencana Marshall dan kudeta Cekoslowakia
4.4 Blokade Berlin
4.5 Awal NATO dan Radio Free Europe
4.6 Perang Saudara Cina dan SEATO
4.7 Perang Korea
5 Krisis dan peningkatan (1953-1962)
5.1 Khrushchev, Eisenhower dan de-Stalinisasi
5.2 Pakta Warsawa dan Revolusi Hungaria
5.3 Ultimatum Berlin dan integrasi Eropa
5.4 Persaingan di Dunia Ketiga
5.5 Perpecahan Sino-Soviet dan Perlombaan Angkasa
5.6 Revolusi Kuba dan Invasi Teluk Babi
5.7 Krisis Berlin 1961
5.8 Krisis Rudal Kuba dan penggulingan Khrushchev
6 Konfrontasi melalui détente (1962–1979)
6.1 Pengunduran diri Perancis dari NATO
6.2 Invasi Cekoslowakia
6.3 Doktrin Brezhnev
6.4 Krisis di Dunia Ketiga
6.5 Perbaikan hubungan Cina-Amerika
6.6 Nixon, Brezhnev, dan détente
6.7 Memburuknya hubungan pada akhir 1970-an
7 "Perang Dingin Kedua" (1979-1985)
7.1 Perang Soviet-Afganistan
7.2 Reagan dan Thatcher
7.3 Gerakan solidaritas dan darurat militer di Polandia
7.4 Isu ekonomi dan militer Soviet dan AS
8 Tahun-tahun terakhir (1985–1991)
8.1 Reformasi Gorbachev
8.2 Perbaikan hubungan
8.3 Goyahnya sistem Soviet
8.4 Pembubaran Uni Soviet
9 Dampak
10 Historiografi
11 Lihat juga
12 Catatan kaki
13 Referensi dan bacaan lanjutan
13.1 Historiografi dan memori
13.2 Sumber primer
14 Pranala luar


Asal istilah[sunting | sunting sumber]

Pada akhir Perang Dunia II, penulis dan jurnalis Inggris George Orwell menggunakan istilah perang dingin sebagai istilah umum dalam esainya yang berjudul "You and the Atomic Bomb" (Anda dan Bom Atom), yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris, Tribune, pada tanggal 19 Oktober 1945. Esai tersebut menggambarkan dunia yang hidup di bawah ancaman perang nuklir. Orwell menulis:"Selama empat puluh atau lima puluh tahun terakhir, Mr. H. G. Wells dan yang lainnya telah memperingatkan kita bahwa manusia akan berada dalam bahaya, menghancurkan dirinya dengan senjatanya sendiri, menyisakan semut atau beberapa kelompok spesies lainnya untuk mengambil alih. Barangsiapa yang telah melihat kehancuran kota-kota di Jerman akan berpikir bahwa gagasan ini setidaknya masuk akal. Namun, jika melihat dunia secara keseluruhan, peristiwa selama beberapa dekade terakhir tidak menuju ke arah anarki, namun ke arah pemberlakuan kembali perbudakan. Kita mungkin tidak menuju ke arah pengrusakan umum, tapi ke zaman perbudakan kuno yang mengerikan. Teori James Burnham telah banyak dibahas, namun sebagian kecil orang belum menganggapnya sebagai implikasi ideologi. Jenis pandangan terhadap dunia, jenis keyakinan, dan struktur sosial mungkin akan menguasai negara yang tak terkalahkan dan menegakkannya dalam "perang dingin" permanen dengan tetangganya."[1]

Dalam The Observer edisi 10 Maret 1946, Orwell menulis bahwa "setelah konferensi Moskow Desember lalu, Rusia mulai melakukan 'perang dingin' terhadap Britania danImperium Britania."[2]

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan negara satelitnya dengan Amerika Serikat dan sekutu Eropa Barat-nya pasca-Perang Dunia II dicetuskan pertama kali oleh Bernard Baruch, seorang ahli keuangan Amerika dan penasihat presiden.[3] Dalam sebuah pidato di South Carolina pada tanggal 16 April 1947,[4] Baruch menyatakan bahwa: "Janganlah kita tertipu: hari ini kita ada di tengah-tengah perang dingin."[5] Seorang reporter dan kolumnis surat kabar bernama Walter Lippmann menjabarkan penjelasan panjang lebar mengenai Perang Dingin dalam bukunya yang berjudul The Cold War, ketika ditanyakan pada tahun 1947 tentang sumber istilah "perang dingin", ia menyebutkan bahwa istilah tersebut merujuk pada istilah Perancis dari tahun 1930-an, la guerre froide.[6]
Latar belakang[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Awal Perang Dingin
Informasi lebih lanjut: Ketakutan Merah dan Permainan Besar

Pasukan Amerika di Vladivostok, Agustus 1918, selama intervensi Sekutu dalam Perang Saudara Rusia.

Ada perdebatan di antara para sejarawan mengenai titik awal dari Perang Dingin. Sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa Perang Dingin dimulai segera setelah Perang Dunia II berakhir, yang lainnya berpendapat bahwa Perang Dingin sudah dimulai menjelang akhirPerang Dunia I, meskipun ketegangan antara Kekaisaran Rusia, negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-19.[7]

Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 (diikuti dengan penarikan mundur pasukannya dari Perang Dunia I), mengakibatkan Soviet Rusia terisolasi dari diplomasi internasional.[8] Pemimpin Vladimir Lenin menyatakan bahwa Uni Soviet "dikepung oleh para kapitalis yang bermusuhan", dan ia memandang diplomasi sebagai senjata untuk menjauhkan Soviet dari musuh, dimulai dengan pembentukanKomintern Soviet, yang menyerukan pergolakan revolusioner di luar Soviet.[9]

Pemimpin Soviet Joseph Stalin, yang menganggap Uni Soviet sebagai sebuah "kepulauan sosialis", menyatakan bahwa Uni Soviet harus memandang "dominasi kapitalis saat ini harus digantikan oleh dominasi sosialis."[10] Pada awal 1925, Stalin menyatakan bahwa ia memandang politik internasional sebagai sebuah dunia bipolar di mana Uni Soviet akan menarik negara-negara lainnya ke arah sosialisme dan negara-negara kapitalis juga akan menarik negara-negara lain ke arah kapitalisme, sementara dunia sedang berada dalam periode "stabilisasi sementara kapitalisme" menjelang keruntuhannya.[11]

Berbagai peristiwa menjelang Perang Dunia Kedua menunjukkan adanya saling ketidakpercayaan dan kecurigaan antara kekuatan Barat dan Uni Soviet, terlepas dari filosofi umum Partai Bolshevik yang dibentuk untuk menentang kapitalisme.[12] Ada dukungan dari Barat terhadap gerakan Putih anti-Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia,[7]pemberian dana oleh Uni Soviet kepada pekerja pemberontak Britania pada tahun 1926 menyebabkan Britania Raya memutuskan hubungan dengan Uni Soviet,[13] deklarasi Stalin tahun 1927 untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara kapitalis diurungkan,[14] tuduhan adanya konspirasi dalam Peradilan Shakhty tahun 1928 yang direncanakan oleh Britania dan Perancis memicu kudeta,[15] penolakan Amerika untuk mengakui Uni Soviet hingga tahun 1933,[16] dan Stalinisme Peradilan Moskow untuk kasus Pembersihan Besar-Besaran, serta tuduhan atas adanya spionase dari Britania, Perancis, dan Jerman Nazi merupakan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi Perang Dingin.[17]

Ketika Tentara Jerman menginvasi Uni Soviet pada bulan Juni 1941, Sekutu mengambil keuntungan dari front baru ini dan memutuskan untuk membantu Uni Soviet. Britania menandatangani persekutuan formal dan Amerika Serikat membentuk kesepakatan informal dengan Soviet. Pada masa perang, Amerika Serikat memfasilitasi Britania dan Soviet lewat program Lend-Lease nya.[18]

Bagaimanapun juga, Stalin tetap mencurigai kedua negara tersebut dan percaya bahwa Britania dan Amerika Serikat bersekongkol untuk memastikan bahwa Soviet akan menanggung beban terbesar dalam pertempuran menghadapi Jerman Nazi. Menurut pandangannya ini, Sekutu Barat dengan sengaja menunda untuk membuka front anti-Jerman kedua dengan tujuan untuk beraksi di saat-saat terakhir dan kemudian membuat penyelesaian damai. Dengan demikian, persepsi Soviet terhadap Barat menyebabkan munculnya arus ketegangan dan permusuhan dengan pihak Sekutu.[19]
Akhir Perang Dunia II (1945–1947)[sunting | sunting sumber]
Konferensi pasca-perang di Eropa[sunting | sunting sumber]

"Tiga Besar" di Konferensi Yalta:Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt dan Joseph Stalin, 1945.
Informasi lebih lanjut: Konferensi Teheran dan Konferensi Yalta

Setelah perang, Sekutu tidak menemui kesepakatan mengenai pembagian dan penetapan perbatasan di Eropa.[20] Masing-masing pihak memiliki ide-ide yang berbeda mengenai pembentukan dan pemeliharaan keamanan dunia pasca-perang.[20] Sekutu Barat menginginkan sistem keamanan dengan membentuk seluas mungkin pemerintahan demokrasi, yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui organisasi internasional.[21]

Mengingat sejarah invasi yang sering dilakukan terhadap Rusia,[22] serta besarnya jumlah korban tewas (diperkirakan 27 juta) dan kehancuran Uni Soviet yang berkelanjutan selama Perang Dunia II,[23] Uni Soviet berusaha untuk meningkatkan keamanan dengan mendominasi urusan dalam negeri negara-negara yang berbatasan dengannya.[20][24]

Sekutu Barat sendiri juga memiliki perbedaan mengenai visi mereka terhadap keadaan dunia pasca-perang. Tujuan Roosevelt - kejayaan militer di Eropa dan Asia, pencapaian supremasi ekonomi global Amerika yang mengalahkan Imperium Britania, dan menciptakan sebuah organisasi perdamaian dunia - lebih bersifat global dibandingkan dengan Churcill, yang visinya berfokus untuk mengamankan kontrol atasLaut Tengah, memastikan keberlangsungan Imperium Britania, dan memerdekakan negara-negara Eropa Timur untuk menjadikannya sebagai penyangga antara Soviet dan Britania Raya.[25]

Dalam pandangan Amerika, Stalin dianggap sebagai salah satu sekutu potensial untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan dalam pandangan Britania, Stalin dianggap sebagai ancaman terbesar dalam pencapaian agenda mereka. Dengan didudukinya sebagian besar negara-negara Eropa Timur oleh Soviet, Stalin berada pada pihak yang beruntung dan kedua pemimpin Barat saling bersaing untuk memperoleh dukungannya. Perbedaan visi antara Roosevelt dan Churchill menyebabkan kedua belah pihak melakukan negosiasi secara terpisah dengan Stalin. Pada bulan Oktober 1944, Churcill melakukan perjalanan ke Moskow dan sepakat untuk membagi Balkan berdasarkan pengaruh masing-masing, dan tidak lama kemudian, di Yalta, Roosevelt juga menandatangani kesepakatan terpisah dengan Stalin mengenai masalah Asia dan menolak untuk mendukung Churcill dalam isu dan Reparasi Polandia.[25]

Zona pendudukan Sekutu di Jerman pasca-perang.

Negosiasi lebih lanjut antara Soviet dan Sekutu terkait dengan keseimbangan dunia pasca-perang berlangsung dalam Konferensi Yaltapada bulan Februari 1945, meskipun konferensi ini juga gagal mencapai konsesus mengenai kerangka kerja pasca-perang di Eropa.[26]Pada bulan April 1945, Churcill dan Presiden Amerika Serikat yang baru, Harry S. Truman, sepakat untuk menentang keputusan Soviet yang memberi bantuan kepada pemerintahan Lublin, saingan Pemerintahan Polandia di pengasingan yang dikontrol oleh Soviet.[27]

Setelah kemenangan Sekutu pada bulan Mei 1945, Soviet secara efektif mulai menduduki Eropa Timur,[26] sedangkan pasukan Amerika Serikat dan Sekutu Barat tetap bertahan di Eropa Barat. Di wilayah Jerman yang diduduki Sekutu, Uni Soviet, Amerika Serikat, Britania Raya dan Perancis mendirikan zona pendudukan dan membentuk kerangka kerja untuk membagi wilayah-wilayah tersebut menjadi empat zona pendudukan.[28]

Konferensi Sekutu pada tahun 1945 di San Francisco menghasilkan keputusan mengenai pendirian organisasi PBB multi-nasional untuk memelihara perdamaian dunia, namun kapasitas penegakannya oleh Dewan Keamanan secara efektif dilumpuhkan oleh kemampuan anggotanya untuk menggunakan hak veto.[29] Oleh sebab itu, PBB pada dasarnya diubah menjadi sebuah forum aktif untuk bertukar retorika polemik, dan Soviet dianggap secara eksklusif sebagai tribun propaganda.[30]
Konferensi Potsdam dan kekalahan Jepang[sunting | sunting sumber]

Winston Churchill, Harry S. Trumandan Joseph Stalin di Konferensi Potsdam, 1945.
Informasi lebih lanjut: Konferensi Potsdam dan Menyerahnya Jepang

Dalam Konferensi Potsdam, yang dimulai pada akhir Juli setelah menyerahnya Jerman, perbedaan serius muncul terkait dengan perkembangan masa depan Jerman dan Eropa Timur.[31] Selain itu, jumlah partisipan perang dan perbedaan kebiasaan dijadikan alasan oleh satu sama lainnya untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka mengenai niat bermusuhan dan mempertahankan kubu mereka masing-masing.[32] Dalam konferensi ini, Truman memberitahu Stalin bahwa Amerika Serikat memiliki senjata baru yang kuat.[33]

Stalin menyadari bahwa Amerika Serikat sedang mengembangkan bom atom, dan mengingat bahwa sasaran Amerika Serikat mungkin adalah saingan Soviet, yaitu Jepang, maka Stalin menanggapinya dengan tenang. Stalin berkata kalau ia merasa senang atas berita tersebut dan menyatakan harapannya bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melawan Jepang.[33] Satu minggu setelah berakhirnya Konferensi Potsdam, Amerika Serikat membom Hiroshima dan Nagasaki. Tak lama setelah serangan, Stalin protes kepada para petinggi Amerika Serikat karena kecilnya bagian Jepang yang diduduki Sekutu yang ditawarkan oleh Presiden Truman kepada Soviet.[34]
Awal Blok Timur[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Blok Timur

Perubahan wilayah pasca-perang diEropa Timur dan pembentukan Blok Timur, yang dijuluki "Tirai Besi".

Pada awal Perang Dunia II, Uni Soviet meletakkan dasar bagi terbentuknya Blok Timur dengan mencaplok langsung beberapa negara seperti Republik Sosialis Soviet, yang awalnya diserahkan kepada Soviet oleh Jerman Nazi dalam Pakta Molotov-Ribbentrop. Wilayah ini termasuk Polandia bagian timur (kemudian dipisahkan menjadi dua negara Soviet yang berbeda),[35][36] Estonia (yang kemudian menjadiRSS Estonia),[37] Latvia (menjadi RSS Latvia),[35][36] Lithuania (menjadi RSS Lithuania),[35][36] bagian timur Finlandia (menjadi RSS Karelo-Finlandia), dan Rumania timur (yang menjadi RSS Moldavia).[38][39]

Wilayah Eropa Timur yang dibebaskan dari Nazi dan diduduki oleh pasukan Soviet selanjutnya juga ditambahkan ke Blok Timur dengan mengubahnya menjadi negara satelit,[40] negara-negara ini di antaranya Jerman Timur,[41] Republik Rakyat Polandia, Republik Rakyat Bulgaria, Republik Rakyat Hongaria,[42] Republik Sosialis Cekoslowakia,[43] Republik Rakyat Romania, dan Republik Rakyat Albania.[44]

Rezim Soviet yang muncul di negara-negara Blok Timur tidak hanya mengadopsi sistem ekonomi komando Soviet, tetapi juga mengadopsi metode brutal yang digunakan oleh Joseph Stalin dan polisi rahasia Soviet untuk menekan oposisi yang nyata dan potensial.[45] Di Asia, Tentara Merah telah membanjiri Manchuria pada bulan-bulan terakhir perang, dan melanjutkan untuk menempati sebagian besar wilayah Korea bagian utara.[46]

Sebagai bagian dari konsolidasi kontrol Stalin atas Blok Timur, NKVD, yang dipimpin oleh Lavrentiy Beria, mengawasi pembentukan sistem polisi rahasia yang bergaya Soviet di Blok Timur untuk membasmi perlawanan anti-komunis.[47] Jika muncul sedikit saja semangat kemerdekaan di negara-negara Blok Timur, mereka yang terlibat akan disingkirkan dari kekuasaan, diadili, dipenjarakan, dan dalam beberapa kasus, dieksekusi.[48]

Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill khawatir bahwa jumlah besar pasukan Soviet yang ditempatkan di Eropa pada akhir perang, dan persepsi bahwa pemimpin Soviet Joseph Stalin tidak dapat diandalkan, akan menimbulkan ancaman bagi Eropa Barat.[49]Pada bulan April-Mei 1945, Kabinet Perang Britania Raya mengembangkan sebuah rencana operasi untuk "memaksakan kehendak Amerika Serikat dan Imperium Britania kepada Rusia".[50] Namun rencana ini ditolak oleh Kepala Staf Komite karena ketidaklayakan sumber daya militer.[49]
Persiapan untuk "perang baru"[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Artikel X dan Tirai Besi

Pada bulan Februari 1946, laporan "Telegram Panjang" George F. Kennan dari Moskow membantu untuk mengartikulasikan kebijakan pemerintah AS yang semakin intensif dalam melawan Soviet, yang menjadi dasar bagi strategi Amerika Serikat terhadap Uni Soviet selama Perang Dingin.[51] Pada bulan September, pihak Soviet merilis telegramNovikov, yang dikirim oleh duta besar Soviet kepada Amerika Serikat, namun pengiriman telegram ini ditugaskan dan juga ditulis oleh Vyacheslav Molotov, telegram ini menjelaskan bahwa AS "berada dalam cengkeraman monopoli kapitalis yang mengembangkan kemampuan militer dalam rangka mempersiapkan kondisi untuk memenangkan supremasi dunia dalam sebuah perang baru".[52]

Pada tanggal 6 September 1946, James F. Byrnes menyampaikan pidato di Jerman yang menyangkal Rencana Morgenthau (sebuah proposal untuk memisahkan dan de-industrialisasi di Jerman pasca-perang). Byrnes juga memperingatkan Soviet bahwa AS berniat untuk mempertahankan keberadaan militernya tanpa batas di Eropa.[53] Sebulan kemudian, Byrnes mengakui bahwa pernyataannya ini merupakan "intisari dari program kami untuk memenangkan hati warga Jerman [...] itu adalah pertempuran pikiran antara kami dan Rusia [...]"[54]

Beberapa minggu setelah dirilisnya "Telegram Panjang", mantan Perdana Menteri Britania Winston Churchill menyampaikan istilah terkenalnya, "Tirai Besi", dalam sebuah pidato di Fulton, Missouri.[55] Dalam pidato tersebut, Churcill menyerukan agar Inggris-Amerika bersekutu untuk melawan Soviet, yang dituduhnya telah membentangkan sebuah "tirai besi" dari "Stettin di Baltik hingga ke Trieste di Adriatik".[40][56]

Pada tahun 1952, Stalin berulang kali mengajukan rencana untuk menyatukan Jerman Timur dan Jerman Barat di bawah satu pemerintahan tunggal yang dipilih dalam pemilihan umum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa jika Jerman yang baru ini terlepas dari aliansi militer Barat, namun usulan ini ditolak oleh kekuatan Barat. Beberapa sumber mempersengketakan kesungguhan usulan ini.[57]
Permulaan Perang Dingin (1947–1953)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Dingin (1947–1953)
Kominform dan perpecahan Tito–Stalin[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Kominform dan Perpecahan Tito–Stalin

Pada bulan September 1947, Soviet membentuk Kominform, yang tujuannya adalah untuk menegakkan ortodoksi dalam gerakan komunis internasional dan memperketat kontrol politik atas negara-negara satelit Soviet melalui koordinasi dari pihak komunis di Blok Timur.[58] Kominform mengalami kemunduran pada bulan Juni berikutnya setelahperpecahan Tito–Stalin, yang menyebabkan Soviet mengucilkan Yugoslavia. Yugoslavia tetap menjadi negara komunis, namun mulai mengadopsi posisi Non-Blok.
Kontainmen dan Doktrin Truman[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kontainmen dan Doktrin Truman

Aliansi militer Eropa.

Pada tahun 1947, penasihat Presiden AS Harry S. Truman mendesak Truman untuk mengambil langkah-langkah segera dalam melawan pengaruh Uni Soviet, mengingat upaya Stalin (ditengah kebingungan dan keruntuhannya pasca-perang) untuk melemahkan Amerika Serikat melalui persaingan yang bisa mendorong kalangan kapitalis agar memicu perang lain.[59] Bulan Februari 1947, pemerintah Britania mengumumkan bahwa mereka tidak sanggup lagi membiayai rezim militer monarki Yunani dalam Perang Saudara Yunani untuk melawan pemberontak komunis.

Tanggapan pemerintah Amerika terhadap pengumuman Britania ini adalah bahwa mereka akan mengadopsi kebijakan kontainmen,[60]yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran komunisme. Truman menyampaikan pidato yang menyerukan alokasi dana sebesar $ 400 untuk memfasilitasi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Yunani dan meluncurkan Doktrin Truman, yang menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan kontes antara masyarakat bebas dan rezim totaliter.[60] Meskipun kenyataannya para pemberontak komunis mendapat bantuan dari pemimpin Yogoslavia Josip Broz Tito,[16] AS menuduh bahwa Uni Soviet bersekongkol dengan komunis Yunani untuk melawan royalis dalam upayanya untuk memperluas pengaruh Soviet.[61]

Doktrin Truman menandai awal dari kebijakan pertahanan bipartisan AS dan konsesus kebijakan luar negeri antara Partai Republik danDemokrat yang benar-benar berfokus pada kontainmen (penahanan) dan pencegahan penyebaran komunisme selama dan setelahPerang Vietnam.[62][63] Partai moderat dan konservatif lainnya di Eropa, serta demokratik sosial, mulai memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Sekutu Barat,[64]sedangkan Komunis Amerika dan Eropa, dengan dibiayai oleh KGB, telibat dalam operasi intelijen,[65] operasi ini tetap sesuai dengan aturan Moskow, meskipun perbedaan pendapat di kalangan komunis ini mulai muncul setelah tahun 1956. Kritik lain terkait dengan Doktrin Truman ini berasal dari aktivis anti-Perang Vietnam, CND dan gerakanpembekuan nuklir.[66]
Rencana Marshall dan kudeta Cekoslowakia[sunting | sunting sumber]

Peta era Perang Dingin di Eropa dan Timur Dekat, menunjukkan negara-negara yang menerima bantuan Rencana Marshall. Kolum merah menunjukkan jumlah relatif bantuan yang diterima per negara.

Aliansi perekonomian Eropa.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Rencana Marshall dan Kudeta Cekoslowakia 1948

Pada awal 1947, Britania, Perancis, dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Soviet mengenai rencana pembangunan kembali perekonomian Jerman, termasuk jumlah rinci tentang penanaman modal industri, barang, dan infrastruktur yang telah dihancurkan oleh Sekutu selama perang.[67] Bulan Juni 1947, sesuai dengan Doktrin Truman, Amerika Serikat mengesahkan program Rencana Marshall, yaitu suatu program bantuan ekonomi bagi semua negara Eropa yang bersedia untuk berpartisipasi, termasuk Uni Soviet.[67]

Tujuan dari rencana ini adalah untuk membangun kembali sistem demokrasi dan perekonomian Eropa dan untuk membatasi pengaruh komunis di Eropa.[68] Rencana ini juga menyatakan bahwa kemakmuran Eropa bergantung pada pemulihan ekonomi Jerman.[69] Satu bulan kemudian, Truman mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947, membentuk Departemen Pertahanan terpadu, CIA, dan Badan Keamanan Nasional (NSC). Hal ini selanjutnya akan menjadi birokrasi utama kebijakan AS dalam Perang Dingin.[70]

Stalin percaya bahwa integrasi ekonomi dengan Barat akan memungkinkan negara-negara Blok Timur untuk memisahkan diri dari kontrol Soviet, Stalin juga percaya bahwa AS berusaha untuk “membeli” Eropa agar berpihak kepada AS.[58] Oleh sebab itu, Stalin melarang negara-negara Blok Timur menerima bantuan Marshall.[58] Alternatif Uni Soviet dalam menandingi Rencana Marshall, yang konon menghabiskan subsidi Soviet dan perdagangan dengan Eropa Timur, adalah dengan membentuk Rencana Molotov (kemudian dilembagakan pada bulan Januari 1949 dengan nama Comecon).[16] Stalin juga mengkhawatirkan upaya AS untuk merekonstitusi Jerman; visi pasca-perangnya terhadap Jerman tidak mencakup hal ini, karena Soviet enggan mempersenjatai kembali Jerman atau dengan kata lain, takut bahwa hal itu akan menimbulkan ancaman lagi terhadap Uni Soviet.[71]

Pada awal 1948, menyusul laporan yang memperkuat "elemen reaksioner" di Cekoslowakia, Soviet melaksanakan kudeta di Cekoslowakia, yang merupakan satu-satunya negara Blok Timur yang diijinkan Soviet untuk mempertahankan struktur demokrasinya.[72][73] Kebrutalan publik dalam kudeta ini mengejutkan negara-negara Barat, perdebatan muncul di Kongres Amerika Serikat, yang ketakutan bahwa perang akan terjadi kembali dalam upaya Soviet untuk menyapu habis seluruh pendukung Rencana Marshall.[74]

Kebijakan kembar Doktrin Truman dan Rencana Marshall menyebabkan miliaran bantuan ekonomi dan militer mengalir untuk Eropa Barat, Yunani, dan Turki. Dengan bantuan AS, militer Yunani berhasil memenangkan perang saudara.[70] Partai Demokrasi Kristen Italiajuga sukses mengalahkan aliansi Komunis-Sosialis dalam pemilihan umum tahun 1948.[75] Pada saat yang bersamaan, terjadi peningkatan aktivitas intelijen dan spionase, pembelotan Blok Timur, dan pengusiran diplomatik.[76]
Blokade Berlin[sunting | sunting sumber]

C-47s melakukan pembongkaran diBandar Udara Tempelhof di Berlin selama berlangsungnya Blokade Berlin.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Blokade Berlin

Amerika Serikat dan Britania menggabungkan zona pendudukan mereka di Jerman menjadi “Bizonia” (1 Januari 1947, kemudian menjadi “Trizonia” setelah zona pendudukan Perancis juga digabungkan pada bulan April 1949).[77] Sebagai bagian dari upaya pembangunan kembali perekonomian Jerman, pada awal 1948 perwakilan dari sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan untuk menggabungkan wilayah pendudukan Jerman Barat menjadi sebuah pemerintahan federal.[78] Selain itu, sesuai dengan Rencana Marshall, mereka memulai kembali industrialisasi dan menata kembali perekonomian Jerman bersama-sama, termasuk pengenalan mata uang baru Deutsche Mark untuk menggantikan mata uang Reichsmark lama yang nilainya telah dijatuhkan oleh Soviet.[79]

Tidak lama kemudian, Stalin melembagakan Blokade Berlin (24 Juni 1948 - 12 Mei 1949), salah satu krisis besar pertama yang terjadi selama Perang Dingin, yang bertujuan untuk memutus akses dan mencegah makanan, bahan, dan perlengkapan lainnya memasukiBerlin Barat.[80] Amerika Serikat, Britania, Perancis, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara lainnya memulai “bantuan udara” besar-besaran untuk memasok Berlin Barat dengan makanan dan perlengkapan lainnya.[81]

Soviet melancarkan kampanye hubungan publik terhadap perubahan kebijakan di Jerman Barat. Para Komunis di Berlin Timur berupaya untuk mengganggu prosesi pemilihan umum munisipal di Berlin (seperti yang mereka lakukan dalam pemilu 1946),[77] yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 1948 dan menghasilkan 86,3% pemilih sekaligus kemenangan besar bagi partai non-Komunis.[82] Hasil ini secara efektif membagi Berlin menjadi dua bagian, yaitu Berlin Timur dan Berlin Barat. 300.000 warga Berlin berunjukrasa dan mendesak agar bantuan udara internasional untuk Berlin tetap dilanjutkan,[83] dan pilot US Air Force Gail Halvorsen kemudian menanggapinya dengan membentuk “Operasi Permen” untuk memasok permen bagi anak-anak Jerman.[84] Pada bulan Mei 1949, Stalin mundur dan mencabut blokade terhadap Berlin.[47][85]
Awal NATO dan Radio Free Europe[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: NATO, Radio Free Europe/Radio Liberty, dan Penyebaran informasi Blok Timur

Presiden Truman menandatanganiAmandemen Undang-Undang Keamanan Nasional 1949 dengan para tamu di Oval Office.

Britania, Perancis, Amerika Serikat, Kanada dan delapan negara-negara Eropa Barat menandatangani Pakta Pertahanan Atlantik Utarapada bulan April 1949 untuk mendirikan North Atlantic Treaty Organization (NATO).[47] Pada bulan Agustus, perangkat atom Soviet pertama diledakkan di Semipalatinsk, RSS Kazakhtan.[16] Setelah Soviet menolak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan kembali Jerman yang telah ditetapkan oleh negara-negara Eropa Barat pada tahun 1948,[78][86] AS, Britania, dan Perancis mempelopori pembentukan Jerman Barat di tiga zona pendudukan mereka yang digabungkan pada bulan April 1949.[31][87] Soviet kemudian menyikapinya dengan memproklamirkan pendirian Republik Demokratik Jerman di zona pendudukannya di Jerman Timur pada bulan Oktober.[31]

Media massa di Blok Timur merupakan organ negara, operasionalnya benar-benar bergantung dan tunduk pada peraturan partai komunis, media televisi dan radio ditetapkan sebagai badan usaha milik negara, sedangkan media cetak biasanya dimiliki oleh organisasi politik, sebagian besarnya dimiliki oleh partai komunis lokal.[88] Propaganda Soviet menggunakan filosofi Marxis untuk menyerang kapitalisme, mengklaim eksploitasi tenaga kerja, dan perang terhadap imperialisme.[89]

Seiring dengan diperluasnya siaran British Broadcasting Corporation dan Voice of America ke Eropa Timur,[90] upaya propaganda besar-besaran dimulai pada tahun 1949 dengan dibentuknya Radio Free Europe/Radio Liberty, yang didedikasikan untuk memberitakan mengenai era kekacauan dari sistem komunisme di Blok Timur.[91] Radio Free Europe berusaha untuk mencapai tujuannya dengan melayani pendengar sebagai stasiun radio pengganti, serta menjadi alternatif bagi media dalam negeri yang dikontrol dan didominasi oleh partai.[91] Radio Free Europe Eropa adalah produk dari beberapa arsitek yang paling menonjol dari strategi Perang Dingin awal Amerika, terutama mereka yang percaya bahwa Perang Dingin pada akhirnya akan diperjuangkan lewat jalur politik ketimbang militer, seperti George F. Kennan.[92]

Pembuat kebijakan Amerika, termasuk Kennan dan John Foster Dulles, mengakui bahwa Perang Dingin pada kenyataannya merupakan sebuah perang gagasan.[92] Amerika Serikat, dibantu oleh CIA, mendanai daftar panjang proyek-proyek untuk melawan daya tarik komunis bagi kalangan intelektual Eropa dan negara-negara berkembang, atau dengan kata lain, mencegah upaya Soviet untuk menyebarkan pengaruh komunisnya.[93] CIA diam-diam juga mensponsori kampanye propaganda dalam negeri yang disebutPembasmian untuk Kebebasan.[94]

Pada awal 1950-an, AS berupaya untuk mempersenjatai kembali Jerman Barat. Pada tahun 1955, AS menjamin keanggotaan penuh Jerman Barat di NATO.[31] Sebelumnya, bulan Mei 1953, Soviet gagal mencegah upaya penggabungan Jerman Barat ke dalam NATO.[95]
Perang Saudara Cina dan SEATO[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Perang Saudara Cina dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara

Mao Zedong dan Joseph Stalin di Moskow, Desember 1949

Pada tahun 1949, Tentara Pembebasan Rakyat Mao Zedong berhasil menggulingkan Pemerintahan Nasionalis Kuomintang (KMT)Chiang Kai-shek yang didukung oleh Amerika Serikat di Tiongkok, dan Uni Soviet kemudian menjalin aliansi dengan Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk.[96] Chiang dan pemerintahan KMT nya mundur ke kepulauan Taiwan. Karena dihadapkan pada revolusi komunis di Tiongkok dan akhir dari monopoli atom Amerika Serikat pada tahun 1949, pemerintahan Truman segera memperluas dan meningkatkan kebijakan kontainmen mereka di Tiongkok.[16] Dalam NSC-68, sebuah dokumen rahasia pada tahun 1950,[97] disebutkan bahwa Dewan Keamanan Nasional mengusulkan untuk memperkuat sistem aliansi pro-Barat dan memperbesar pengeluaran pertahanan.[16]

Amerika Serikat selanjutnya juga mulai memperluas kebijakan kontainmen mereka ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk melawan gerakan nasionalis revolusioner, kebanyakannya dipimpin oleh partai-partai komunis yang dibiayai oleh Soviet dan berjuang dalam menentang dominasi kolonial Eropa di Asia Tenggara dan wilayah lainnya.[98] Pada awal 1950-an (periode ini kadang dikenal dengan “Pactomania”), AS membentuk serangkaian aliansi dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina (terutama ANZUS pada tahun 1951 dan SEATO pada tahun 1954). Aliansi ini membuat AS memiliki sejumlah pangkalan militer jangka panjang di negara-negara tersebut.[31]
Perang Korea[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Korea

Jenderal Douglas MacArthur, Komandan CiC PBB (duduk), mengamati penembakan laut Incheondari USS Mt. McKinley, 15 September 1950.

Salah satu dampak yang signifikan dari kebijakan kontainmen Amerika Serikat adalah pecahnya Perang Korea. Pada bulan Juni 1950,Tentara Rakyat Korea Utara di bawah arahan dari Kim Il-Sung menginvasi Korea Selatan.[99] Joseph Stalin “merencanakan, mempersiapkan, dan memulai” invasi tersebut,[100] menyusun “rencana [perang] dengan rinci” yang kemudian dikirimkan kepada Korea Utara.[101][102][103][104] Untuk mengejutkan Stalin,[16] Dewan Keamanan PBB mendukung dan memfasilitasi pertahanan di Korea Selatan, meskipun Soviet kemudian memboikot sidang sebagai protes karena Taiwan yang diberi kursi tetap di dewan, bukannya Komunis Cina.[105] Personel militer gabungan PBB yang terdiri dari Korea Selatan, AS, Britania Raya, Turki, Kanada, Australia, Perancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya bersatu untuk menghentikan invasi ini.[106]

Efek lain dari Perang Korea adalah mendorong NATO untuk mengembangkan struktur militer.[107] Opini publik di negara-negara yang terlibat, seperti Britania, sebagian besar menentang perang ini. Banyak yang ketakutan bahwa perang ini akan meningkat menjadi perang besar dengan Komunis Cina, atau bahkan menjadi perang nuklir. Pandangan yang berbeda mengenai perang ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam hubungan Britania–Amerika. Karena alasan ini, Britania mengambil langkah cepat untuk meredakan konflik dengan mencetuskan ide mengenai mempersatukan Korea di bawah naungan PBB dan penarikan semua pasukan asing.[108]

Meskipun Cina dan Korea Utara sudah lelah akibat perang yang berkelanjutan dan siap untuk mengakhirinya pada tahun 1952, Stalin bersikeras bahwa mereka harus terus berjuang, dan gencatan senjata baru disetujui pada tahun 1953 setelah kematian Stalin.[31]Pemimpin Korea Utara Kim Il Sung kemudian menciptakan kediktatoran yang sangat terpusat dan brutal di Korea Utara, memberikannya kekuasaan tak terbatas dan menghasilkan sebuah kultus kepribadian yang tak tertembus berdekade-dekade lamanya.[109][110] Di Korea Selatan, pemimpin korup Syngman Rhee yang mendapat dukungan dari AS menerapkan sistem pemerintahan totaliter.[111] Setelah Rhee digulingkan pada tahun 1960, Korea Selatan jatuh di bawah masa pemerintahan militer yang berlangsung sampai pembentukan kembali sistem multi-partai pada tahun 1987.
Krisis dan peningkatan (1953-1962)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Dingin (1953–1962)

Kekuatan tentara NATO dan Pakta Warsawa di Eropa pada tahun 1959.
Khrushchev, Eisenhower dan de-Stalinisasi[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1953, perubahan dalam kepemimpinan politik di kedua belah pihak turut menggeser dinamika Perang Dingin.[112] Dwight D. Eisenhower dilantik sebagai Presiden AS yang baru pada bulan Januari. Selama 18 bulan terakhir pemerintahan Truman, anggaran pertahanan Amerika Serikat telah meningkat empat kali lipat, dan Eisenhower bertekad untuk mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif.[16]

Setelah kematian Joseph Stalin, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Soviet setelah deposisi dan pengeksekusian Lavrentiy Beria dan juga menyingkirkan saingannya seperti Georgy Malenkov dan Vyacheslav Molotov. Pada tanggal 25 Februari 1956, Khrushchev mengejutkan delegasi dalam Kongres ke-20 Partai Komunis Soviet dengan mencela kejahatan Stalin.[113] Sebagai bagian dari kampanyede-Stalinisasi, ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mereformasi dan menjauh dari kebijakan Stalin adalah dengan mengakui kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.[70]

Pada tanggal 18 November 1956, saat berpidato kepada duta besar Barat dalam sebuah resepsi di kedutaan Polandia di Moskow, Khrushchev mengungkapkan kalimat terkenalnya: "Entah kalian suka atau tidak, sejarah berada di pihak kami. Kami akan mengubur kalian", pernyataannya ini mengejutkan semua tamu yang hadir.[114] Khrushchev kemudian mengklaim bahwa ia tidak membicarakan mengenai perang nuklir, melainkan mengenai kemenangan komunisme atas kapitalisme.[115] Tahun 1961, Khrushchev menyatakan: "bahkan jika Uni Soviet berada di belakang Barat, dalam satu dekade kekurangan perumahan akan lenyap, barang-barang konsumsi akan melimpah, dan dalam dua dekade, pembangunan masyarakat komunis di Uni Soviet akan selesai".[116]

Sekretaris negara Eisenhower, John Foster Dulles, memprakarsai kebijakan "New Look" sebagai strategi kontainmen (penahanan) baru, yang menyerukan agar AS lebih mengandalkan senjata nuklir untuk melawan musuh-musuhnya di masa perang.[70] Dulles juga menyerukan doktrin "pembalasan besar-besaran" dan menyuruh AS untuk tidak menanggapi setiap agresi Soviet. Sebagai contoh, karena Soviet memiliki keunggulan nuklir, Eisenhower, di bawah ancaman dari Khrushchev, menolak untuk campur tangan dalam Krisis Suez di Timur Tengah pada tahun 1956.[16]
Pakta Warsawa dan Revolusi Hungaria[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pakta Warsawa dan Revolusi Hongaria

Peta negara-negara Pakta Warsawa.

Setelah kematian Stalin pada tahun 1953, ketegangan berlangsung dengan sedikit lebih santai, meskipun situasi di Eropa tetap belum kondusif.[117] Soviet, yang sudah membentuk jaringan perjanjian bantuan timbal balik dalam Blok Timur pada tahun 1949,[118] juga membentuk suatu aliansi formal untuk melengkapinya, yaitu Pakta Warsawa pada tahun 1955.[31]

Revolusi Hongaria 1956 terjadi tak lama setelah Khrushchev menghapuskan kekuasaan pemimpin Stalinis Hongaria Mátyás Rákosi.[119] Sebagai tanggapan terhadap pemberontakan,[120] rezim baru ini secara resmi dibubarkan oleh polisi rahasia, menyatakan niatnya untuk menarik diri dari Pakta Warsawa dan berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas. Tentara Soviet mulai menyerbu.[121] Ribuan warga Hongaria ditangkap, dipenjarakan, dideportasi ke Uni Soviet,[122]dan lebih dari 200.000 warga melarikan diri keluar Hongaria.[123] Pemimpin Hongaria Imre Nagy dan yang lainnya dieksekusi setelah diproses dalam sebuah persidangan rahasia.[124]

Dari 1957 sampai 1961, Khrushchev secara terbuka dan berulang kali mengancam Barat dengan pemusnahan nuklir. Dia mengklaim bahwa kemampuan rudal Soviet jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat, dan mampu memusnahkan kota-kota di Amerika atau Eropa. Namun, Khrushchev menolak keyakinan Stalin dalam keniscayaan perang dan menyatakan bahwa tujuan barunya adalah untuk "hidup berdampingan secara damai".[125] Kebijakan ini berbeda dengan Soviet pada era Stalin, di mana perjuangan kelasinternasional berarti bahwa kedua kubu yang berlawanan berada pada konflik tak terelakkan dengan komunisme yang akan menang melalui perang global. Sekarang, perdamaian akan memungkinkan kapitalisme untuk menghadapi keruntuhannya sendiri,[126] dan juga memberikan waktu bagi Soviet untuk meningkatkan kemampuan militer mereka,[127] yang akan tetap bertahan puluhan tahun sampai munculnya era "pemikiran baru" Gorbachev.[128]

Peristiwa di Hongaria melumpuhkan ideologi partai-partai Komunis dunia, terutama di Eropa Barat, dan terjadi penurunan yang besar dalam jumlah keanggotaan partai. Negara-negara Barat dan komunis merasa kecewa dengan respon brutal Soviet.[129] Partai komunis di Barat tidak pernah pulih dari pengaruh Revolusi Hongaria dalam hal keanggotaan partai, fakta yang segera diakui oleh beberapa pihak, seperti politisi Yugoslavia Milovan Djilas, yang menyatakan bahwa: "luka yang ditorehkan oleh Revolusi Hongaria terhadap komunisme tidak pernah benar-benar sembuh".[129]
Ultimatum Berlin dan integrasi Eropa[sunting | sunting sumber]

Wilayah-wilayah di dunia yang berada di bawah pengaruh Soviet setelah Revolusi Kuba tahun 1959 dan sebelum perpecahan Sino-Soviet tahun 1961.

Selama bulan November 1958, Khrushchev gagal untuk mengubah seluruh Berlin menjadi "kota yang independen, terdemiliterisasi dan bebas", hal ini membuat Amerika Serikat, Britania, dan Perancis diberi ultimatum enam bulan untuk menarik pasukan mereka dari sektor yang masih diduduki di Berlin Barat, atau Khrushchev akan mengalihkan kendali hak akses Barat ke Jerman Timur. Khrushchev sebelumnya menjelaskan kepada Mao Zedong bahwa "Berlin adalah testikelnya Barat. Setiap kali saya ingin membuat Barat menjerit, maka saya akan meremas Berlin."[130] NATO secara resmi menolak ultimatum ini pada pertengahan Desember dan Khrushchev menarik kembali ultimatumnya dalam konferensi Jenewa.[131]

Lebih luas lagi, salah satu ciri dari tahun 1950-an adalah awal dari integrasi-Eropa, yang merupakan produk dari Perang Dingin yang memperomosikan politik, ekonomi, dan militer Truman dan Eisenhower, namun kemudian hal ini dipandang sebagai kebijakan yang ambigu, takut bahwa Eropa yang independen akan melakukan détente terpisah dari Uni Soviet, yang bisa digunakan untuk memperburuk perpecahan Barat.[132]
Persaingan di Dunia Ketiga[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kudeta Iran 1953, Kudeta Guatemala 1954, Krisis Kongo, Dekolonisasi, dan Gerakan Non-Blok

Perangko Soviet tahun 1961 yang menuntut kebebasan bagi negara-negara Afrika.

Perangko Soviet tahun 1961 intuk memperingatiPatrice Lumumba, perdana menteri Republik Kongo.

Gerakan nasionalis di beberapa negara seperti Guatemala, Indonesia dan Indocina seringkali bersekutu dengan kelompok komunis, atau yang dianggap oleh Barat dibantu oleh komunis.[70] Dalam konteks ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkatkan persaingan mereka untuk menyebarkan pengaruh dengan cara mencari proksi di Dunia Ketiga, dan ini bertepatan dengan momentum dekolonisasi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an.[133] Selain itu, Soviet terus dirugikan oleh kekuatan-kekuatan imperialis.[134] Kedua belah pihak mulai melakukan pengiriman dan penjualan senjata kepada negara-negara Dunia Ketiga untuk mendapatkan pengaruh.[135]

Amerika Serikat memanfaatkan Central Intelligence Agency (CIA) untuk menyusup ke dalam pergolakan politik di Dunia Ketiga dan juga untuk mendukung sekutu mereka.[70] Pada tahun 1953, CIA melaksanakan Operasi Ajax, sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk menggulingkan perdana menteri Iran, Mohammed Mossadegh. Mosadegh yang menganut prinsip Non-Blok telah menjadi nemesis Timur Tengah bagi Britania sejak ia menasionalisasi perusahaan minyak Anglo-Iranian Oil Company milik Britania pada tahun 1951. Winston Churchill mengatakan kepada AS bahwa Mossadegh "semakin beralih ke komunisme".[136][137][138][139] Shah yang pro-Barat, Mohammad Reza Pahlavi, kemudian naik jabatan sebagai monarki otokratik.[140] Kebijakan Shah yang baru ini di antaranya melarang aktivitas partai komunis Tudeh dan penekanan perbedaan pendapat politik oleh SAVAK, badan keamanan dan intelijen dalam negeri Shah.

Di Guatemala, sebuah kudeta militer yang didukung CIA berhasil menggulingkan presiden sayap kiri Jacobo Arbenz Guzmán pada tahun 1954.[141] Pemerintah pasca-Arbenz yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas mengembalikan semua properti milik AS yang dinasionalisasi, membentuk Komite Nasional Pertahanan Melawan Komunisme, dan mendekritkan Hukum Pidana Pencegahan Terhadap Komunisme atas permintaan Amerika Serikat.[142]

Presiden Indonesia, Soekarno, yang menganut prinsip-prinsip Non-Blok, dihadapkan pada ancaman besar pada awal tahun 1956, ketika beberapa komandan daerah mulai menuntut otonomi dari Jakarta. Setelah proses mediasi gagal, Soekarno mengambil tindakan tegas untuk menyingkirkan mereka yang membangkang. Pada bulan Februari 1958, komandan militer di Sumatera Tengah (Kolonel Ahmad Hussein) dan Sulawesi Utara (Kolonel Ventje Sumual) mendeklarasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Permesta, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Soekarno. Mereka bergabung dengan politisi sipil lainnya dari Partai Masyumi seperti Sjafruddin Prawiranegara, yang menentang pertumbuhan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia. Karena retorika anti-komunis mereka, pemberontakan mereka mendapat bantuan senjata, dana, dan bantuan lainnya dari CIA. Hal ini terbukti saat pesawat Amerika yang dipiloti oleh Allen Lawrence Pope tertembak jatuh di Ambon pada bulan April 1958. Pemerintah pusat menanggapinya dengan meluncurkan invasi militer lewat laut dan udara melalui Padangdan Manado. Pada akhir 1958, para pemberontak berhasil dikalahkan, dan pemberontak yang tersisa menyerahkan diri pada bulan Agustus 1961.[143]

Di Irak, Abd al-Karim Qasim menggulingkan monarki Hashemite pada tahun 1958 dan membangun aliansi dengan Partai Komunis Irak dan Uni Soviet.[144] Meskipun Partai Ba'ath yang anti-komunis adalah faksi dominan dalam kabinet Qasim,[145] AS mulai khawatir bahwa pemberontakan mungkin akan menginspirasi "reaksi berantai" di seluruh Timur Tengah.[146] Mesir dan Suriah juga berusaha untuk membunuh Qasim untuk alasan mereka sendiri,[147] CIA juga dianggap berperan dalam mengirimkan saputangan beracun kepada Qasim (meskipun masih diperdebatkan).[148] Setelah serangkaian kudeta, Ba'athist berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1968, kemungkinan dengan dukungan dari KGB,[149] meskipun militer Irak juga melakukan kudeta.[150]

Di Republik Kongo, yang baru merdeka dari Belgia pada bulan Juni 1960, CIA menghasut presiden Joseph Kasa-Vubu untuk memecat Perdana Menteri terpilih Patrice Lumumbadan membubarkan kabinet Lumumba pada bulan September.[151] Dalam Krisis Kongo yang terjadi setelahnya, CIA mendukung Kolonel Mobutu dengan cara memobilisasi pasukannya untuk merebut kekuasaan melalui kudeta militer.[151]

Di Guiana Britania, kandidat Partai Progresif Rakyat (PPP) yang berhaluan kiri, Cheddi Jagan, memenangkan posisi ketua menteri dalam pemilihan umum kolonial yang diselenggarakan pada tahun 1953, namun secara cepat dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah adanya suspensi dari Britania Raya yang masih memiliki kewenangan terhadap konstitusi negara tersebut.[152] Dipermalukan oleh kemenangan telak Jagan yang diduga Marxis, Britania memenjarakan ketua PPP pada tahun 1955 dan merekayasa perpecahan antara Jagan dengan rekan PPP nya.[153] Jagan lagi-lagi memenangkan pemilu kolonial pada tahun 1957 dan 1961. Amerika Serikat menekan Britania untuk menunda memberikan kemerdekaan kepada Guiana sampai haluan politik Jagan telah teridentifikasi.[154]

Karena dilelahkan oleh perang gerilya komunis yang menuntut kemerdekaan Vietnam, Perancis setuju untuk melakukan negosiasi dengan komunis Vietnam. Dalam Konferensi Jenewa, perjanjian damai ditandatangani, dan Vietnam dibagi menjadi Vietnam Utara yang pro-Soviet dan Vietnam Selatan yang pro-Barat. Antara tahun 1954 dan 1961, Amerika Serikat mengirimkan bantuan ekonomi dan penasihat militer untuk memperkuat rezim pro-Barat Vietnam Selatan dalam menghalangi upaya komunis yang berniat untuk mengacaukannya.[16]

Banyak negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menolak tekanan untuk memihak salah satu blok. Pada tahun 1955, dalam Konferensi Bandung di Indonesia, puluhan negara Dunia Ketiga memutuskan untuk keluar dari Perang Dingin.[155] Konsesus yang ditetapkan di Bandung mencapai puncaknya dengan didirikannyaGerakan Non-Blok yang bermarkas di Belgrade pada tahun 1961.[70] Sementara itu, Khrushchev memperluas kebijakan Moskow dengan menjalin hubungan dengan India dan negara-negara netral lainnya. Gerakan kemerdekaan di Dunia Ketiga mengubah tatanan dunia pasca-perang menjadi lebih pluralistik dengan diterapkannya dekolonisasi bagi negara-negara Afrika dan Timur Tengah dan semangat nasionalisme juga meningkat di Asia dan Amerika Latin.[16]
Perpecahan Sino-Soviet dan Perlombaan Angkasa[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perpecahan Sino-Soviet dan Perlombaan Angkasa

Diagram perkembanganPerlombaan Angkasa pada tahun 1957–1975.

Periode setelah 1956 ditandai dengan kemunduran serius bagi Uni Soviet, terutama pecahnya aliansi Cina-Soviet, yang dimulai denganperpecahan Sino-Soviet. Mao membela Stalin ketika Khrushchev mengkritiknya setelah kematiannya pada tahun 1956, dan menganggap pemimpin Soviet yang baru sebagai "pemula yang dangkal", Mao juga menuduhnya telah kehilangan sisi revolusioner.[156] Sementara itu, Khrushchev, yang merasa terganggu atas sikap Mao yang anti-perang nuklir, menyebut pemimpin Cina sebagai "orang yang gila takhta".[157]

Setelah hal itu terjadi, Khrushchev melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali aliansi dengan Cina, namun Mao menolak setiap usulannya.[156] Permusuhan Cina-Soviet ini akhirnya tumpah dalam perang propaganda intra-komunis.[158] Selanjutnya, Soviet mulai berfokus pada persaingan sengit dengan Cina untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin gerakan komunis dunia.[159]

Dilatardepani oleh senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bersaing untuk membangun persenjataan nuklir dan mengembangkan senjata jangka-panjang yang bisa mereka pergunakan untuk menyerang satu sama lain.[31] Bulan Agustus 1957, Soviet berhasil meluncurkan peluru kendali balistik antar benua pertama (ICBM),[160] dan pada bulan Oktobernya, Soviet meluncurkan satelit Bumi pertama, Sputnik.[161] Peluncuran Sputnik ini menandai dimulainya Perlombaan Angkasa antara Soviet dan Amerika Serikat. Persaingan ini memuncak dengan pendaratan Apollo di Bulan, yang dideskripsikan oleh astronot Frank Borman sebagai "pertempuran dalam Perang Dingin".[162]
Revolusi Kuba dan Invasi Teluk Babi[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Revolusi Kuba dan Invasi Teluk Babi

Fidel Castro (kanan) danChe Guevara, 1961.

Di Kuba, Gerakan 26 Juli berhasil merebut kekuasaan pada bulan Januari 1959, menjatuhkan Presiden Fulgencio Batista, yang rezimnya tidak populer dan tidak direstui oleh pemerintahan Eisenhower.[163]

Hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejatuhan Batista, namun Presiden Eisenhower sengaja meninggalkan ibu kota untuk menghindari pertemuan dengan pemimpin pemuda revolusioner Kuba Fidel Castro pada bulan April, dan memerintahkan Wakil Presiden Richard Nixon untuk mengadakan pertemuan dengan Castro di kediamannya.[164] Eisenhower tidak yakin, apakah Castro seorang komunis atau bukan. Eisenhower juga menentang upaya Kuba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada Amerika Serikat.[165] Kuba mulai melakukan negosiasi pembelian senjata dengan Eropa Timur pada bulan Maret 1960.[166]

Bulan Januari 1961, sesaat sebelum turun dari jabatannya, Eisenhower secara resmi memutuskan hubungan dengan pemerintah Kuba. Pada bulan April 1961, Presiden Amerika yang baru terpilih, John F. Kennedy, dengan bantuan dari CIA, gagal menginvasi pulau-pulau di Playa Girón dan Playa Larga di Provinsi Las Villas — kegagalan yang mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia.[165] Castro menanggapinya dengan mengadopsi paham Marxisme-Leninisme, dan Soviet berjanji untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada Kuba.[165]
Krisis Berlin 1961[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Krisis Berlin 1961, Tembok Berlin, dan Pembelotan dan emigrasi Blok Timur

Tank Soviet berhadapan dengan tank Amerika Serikat di Checkpoint Charlie, 27 Oktober, selama berlangsungnya Krisis Berlin 1961

Krisis Berlin 1961 adalah insiden besar terakhir yang terjadi dalam masa Perang Dingin terkait dengan status Berlin dan kondisi Jerman pasca-Perang Dunia II. Pada awal 1950-an, pendekatan Soviet mengenai kebijakan pembatasan emigrasi ditiru oleh sebagian besar negara Blok Timur lainnya.[167] Namun, ratusan ribu warga Jerman Timur beremigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya melalui "celah" yang terdapat dalam sistem antara Berlin Timur dan Berlin Barat dan dengan bantuan dari pasukan Sekutu di Jerman Barat.[168]

Emigrasi menyebabkan berpindahnya sumber daya manusia yang berpotensi seperti kalangan profesional terdidik dari Jerman Timur ke Jerman Barat, hampir 20% penduduk Jerman Timur telah bermigrasi ke Jerman Barat pada tahun 1961.[169] Pada bulan Juni, Uni Soviet mengeluarkan ultimatum baru yang menuntut penarikan pasukan Sekutu dari Berlin Barat.[170] Permintaan tersebut ditolak, dan pada tanggal 13 Agustus, Jerman Timur mendirikan penghalang kawat berduri yang kemudian konstruksinya diperluas hingga kelak membentuk Tembok Berlin, yang secara efektif menutup "celah" antara kedua wilayah tersebut.[171]
Krisis Rudal Kuba dan penggulingan Khrushchev[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Proyek Kuba dan Krisis Rudal Kuba

Kapal P-2 milik Angkatan Laut Amerika Serikat terbang di atas sebuah kapal barang Soviet selama Krisis Rudal Kuba.

Setelah Invasi Teluk Babi, Kennedy terus mencari cara untuk menggulingkan Castro, Kennedy dan pemerintahannya bereksperimen secara diam-diam dengan memfasilitasi penggulingan pemerintahan Kuba. Harapan yang signifikan disematkan pada sebuah program rahasia bernama Proyek Kuba, yang dirancang di bawah pemerintahan Kennedy pada tahun 1961.

Pada bulan Februari 1962, Khrushchev mengetahui rencana Amerika terhadap Kuba: "proyek Kuba" — disetujui oleh CIA dan menetapkan penggulingan pemerintah Kuba pada bulan Oktober, kemungkinan melibatkan militer Amerika — dan Kennedy mungkin memerintahkan operasi pembunuhan terhadap Castro.[172] Sebagai respon, Soviet mempersiapkan pemasangan rudal nuklirnya di Kuba.[172]

Khawatir, Kennedy memutuskan berbagai reaksi untuk menanggapinya, dan akhirnya menanggapi instalasi rudal nuklir Soviet di Kuba dengan melakukan blokade laut dan memberikan ultimatum kepada Soviet. Khrushchev mundur dari konfrontasi, dan Uni Soviet membongkar rudalnya dengan imbalan janji Amerika agar tidak lagi menyerang Kuba.[173]

Krisis Rudal Kuba (Oktober-November 1962) membawa dunia lebih dekat ke arah perang nuklir daripada sebelumnya.[174] Lebih lanjut, peristiwa tersebut juga menunjukkan konsep saling meyakinkan akan bahaya kehancuran, bahwa negara adidaya tidak siap untuk menggunakan senjata nuklir mereka, takut akan adanya kehancuran global total karena saling balas dendam.[175] Dampak dari krisis ini menyebabkan dilakukannya upaya pertama dalam membatasi perlombaan senjata nuklir dengan pelucutan senjata dan perbaikan hubungan,[117] meskipun upaya-upaya untuk mencegah meletusnya perang nuklir telah ditetapkan sejak tahun 1961 melalui Perjanjian Antartika.[176]

Tahun 1964, rekan Kremlin Khrushchev berhasil menggulingkannya, namun tetap mengijinkannya untuk pensiun dengan damai.[177] Khrushchev dituduh memerintah dengan kasar dan inkompetensi, dia juga dianggap telah menghancurkan sektor pertanian Soviet dan membawa dunia ke ambang perang nuklir.[177] Khrushchev juga dikatakan telah mempermalukan dunia komunis ketika ia meresmikan pembangunan Tembok Berlin, yang dianggap sebagai sebuah penghinaan publik untuk Marxisme-Leninisme.[177]
Konfrontasi melalui détente (1962–1979)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Dingin (1962–1979)

Kekuatan pasukan NATO dan Pakta Warsawa di Eropa tahun 1973.

Amerika Serikat mendarat untuk pertama kalinya di bulan pada tahun 1969—puncak dari perlombaan angkasa.

F-4 Phantom II milik US Navy menyadap pesawat Tupolev Tu-95 D Soviet pada awal 1970-an.

Pada periode 1960-an dan 1970-an, peserta Perang Dingin berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pola baru hubungan internasionalyang lebih rumit, dunia tidak lagi dibagi menjadi dua blok besar yang bertentangan.[70] Dari awal periode pasca-perang, Eropa Barat danJepang dengan cepat pulih dari kehancuran Perang Dunia II dan mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an, dengan PDB per kapita yang hampir mendekati Amerika Serikat, sedangkan perekonomian Blok Timur mengalami stagnasi.[70][178]

Sebagai akibat dari krisis minyak 1973, dikombinasikan dengan semakin kuatnya pengaruh Dunia Ketiga dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Gerakan Non-Blok, negara-negara Dunia Ketiga memiliki lebih banyak ruang untuk memproklamirkan kemerdekaan mereka dan semakin menunjukkan bahwa mereka tahan banting terhadap tekanan dari negara adidaya.[98] Sementara itu, Soviet dipaksa untuk mengalihkan perhatiannya pada isu-isu internal seperti permasalahan ekonomi di dalam negeri.[70] Selama periode ini, pemimpin Soviet seperti Leonid Brezhnev dan Alexei Kosygin mulai menerapkan pendekatan détente.[70]
Pengunduran diri Perancis dari NATO[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: NATO#Pengunduran diri Perancis dari NATO

Keberlangsungan NATO sudah menghadapi tantangan pada awal sejarahnya, krisis terjadi selama kepemimpinan Charles de Gaulle dariPerancis pada tahun 1958 dan seterusnya. De Gaulle protes mengenai kuatnya peran Amerika Serikat dalam organisasi dan cemburu atas "hubungan istimewa" antara Amerika Serikat dan Britania Raya. Dalam sebuah memo yang dikirimkan pada Presiden Dwight D. Eisenhower dan Perdana Menteri Harold Macmillan pada tanggal 17 September 1958, ia berpendapat untuk membentuk tiga serangkai direktorat yang akan memposisikan Perancis pada kedudukan yang sama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan juga perluasan cakupan NATO ke wilayah geografis yang memiliki kepentingan dengan Perancis, seperti Aljazair Perancis, yang pemberontakannya di dukung oleh Perancis.[179]

Karena respon yang diberikan tidak memuaskan, de Gaulle mulai mengembangkan penangkal nuklir Perancis secara independen dan pada tahun 1966, Perancis mengundurkan diri dari NATO, diikuti dengan pengusiran semua pasukan NATO dari daratan Perancis.[180]
Invasi Cekoslowakia[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Musim Semi Praha dan Invasi Pakta Warsawa ke Cekoslowakia

Pada tahun 1968, periode liberalisasi politik di Cekoslowakia, yang dijuluki dengan Musim Semi Praha, berlangsung dengan berbagai aksi, di antaranya "Program Aksi" liberalisasi, yang menuntut perluasan kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan bergerak, juga penekanan ekonomi pada barang-barang konsumsi, kemungkinan sistem multi partai, membatasi kekuasaan polisi rahasia,[181][182]dan kemungkinan Cekoslowakia untuk menarik diri dari Pakta Warsawa.[183]

Sebagai jawaban atas aksi Musim Semi Praha, tentara Soviet bersama dengan sebagian besar sekutu Pakta Waesawa mereka,menyerbu Cekoslowakia.[184] Invasi ini diikuti oleh gelombang emigrasi, sekitar 70.000 warga Ceko dan Slowakia melarikan diri, dan total akhirnya mencapai 300.000 jiwa.[185] Invasi ini memicu protes keras dari Yugoslavia, Rumania, Cina, dan juga dari partai-partai komunis di Eropa Barat.[186]
Doktrin Brezhnev[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Doktrin Brezhnev

Leonid Brezhnev dan Richard Nixonselama kunjungan Brezhnev keWashington pada Juni 1973; kunjungan ini adalah permulaandétente antara Amerika Serikat dan Soviet.

Pada bulan September 1968, dalam pidatonya di Kongres Kelima Partai Persatuan Pekerja Polandia, sebulan setelah menginvasi Cekoslowakia, Brezhnev menyampaikan Doktrin Brezhnev; yang mengklaim bahwa "hak kami untuk melanggar kedaulatan negara manapun jika ada yang berupaya untuk menggantikan Marxisme-Leninisme dengan kapitalisme". Dalam pidatonya, Brezhnev menyatakan:[183]
“ Ketika kekuatan yang memusuhi sosialisme mencoba untuk mengubah haluan beberapa negara sosialis menuju kapitalisme, itu bukan hanya menjadi masalah bagi negara yang bersangkutan, namun masalah umum dan kepedulian dari semua negara-negara sosialis. ”


Doktrin tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan Marxisme-Leninisme dalam meningkatkan kesejahteraan di negara-negara seperti Polandia, Hongaria dan Jerman Timur, yang mengalami penurunan standar hidup yang kontras dengan kemakmuran Jerman Barat dan negara Eropa Barat lainnya.[187]
Krisis di Dunia Ketiga[sunting | sunting sumber]
Lihat pula: Operasi Power Pack, Pembantaian di Indonesia 1965–1966, Perang Vietnam, Kudeta Chili 1973, Operasi Burung Kondor,Perang Enam Hari, Perang Atrisi, Perang Yom Kippur, Perang Ogaden, Perang Saudara Angola, dan Invasi Indonesia ke Timor Timur

Alexei Kosygin (kiri) di samping Presiden AS Lyndon B. Johnson(kanan) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Glassboro.

Pada akhir April 1965, Presiden Lyndon B. Johnson mendaratkan 22.000 tentaranya di Republik Dominika dan kemudian mendudukinya selama satu tahun melalui invasi yang diberi kode Operasi Power Pack. Operasi ini dilakukan untuk membendung ancaman menyebarnya revolusi bergaya Kuba di Amerika Latin.[16] Pemilihan presiden diselenggarakan pada tahun 1966, yang menghasilkan kemenangan bagi konservatif Joaquín Balaguer. Meskipun Balaguer mendapat dukungan dari sektor-sektor elit dan kelompok petani, lawan politiknya dari partai PRD, mantan presiden Juan Bosch, tidak aktif berkampanye.[188] Aktivis PRD dilumpuhkan dengan kekerasan oleh polisi Dominika dan angkatan bersenjata.[188]

Di Indonesia, anti-komunis garis keras Jenderal Soeharto meraih kendali pemerintahan dari pendahulunya, Soekarno, dan kemudian mulai membangun "Orde Baru". Dari tahun 1965 sampai 1966, militer Indonesia melakukan pembunuhan massal terhadap sekitar setengah juta anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia serta organisasi-organisasi sayap kiri lainnya.[189]

Meningkatnya konflik yang sedang berlangsung antara pemimpin Vietnam Selatan Ngô Đình Diệm dengan komunis Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan (NLF) membuat Johnson mengirimkan 575.000 tentara Amerika ke Asia Tenggara untuk melumpuhkan NLF dan sekutu Vietnam Utara mereka dalam Perang Vietnam, namun kebijakan ini memakan banyak biaya dan melemahkan perekonomian AS, dan pada tahun 1975, krisis ini memuncak dengan kegagalan Amerika Serikat. Dunia memandang peristiwa ini sebagai kekalahan memalukan bagi sebuah negara adidaya yang paling kuat di tangan salah satu negara termiskin dunia.[16] Vietnam Utara menerima persetujuan Soviet untuk memulai perang pada tahun 1959. Uni Soviet mengirimkan 15.000 penasihat militer dan bantuan dana sebesar $ 450 juta kepada Vietnam Utara selama perang, sedangkan Cina mengirimkan 320.000 tentara dan bantuan dana senilai $180 juta.[190]

Di Chili, kandidat Partai Sosialis Salvador Allende memenangkan pemilihan presiden tahun 1970, menjadi Marxis terpilih demokratis pertama yang menjadi presiden di negara-negara Amerika.[191] Jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta terhadap pemerintahan pada tanggal 11 September 1973 dan dengan cepat mengambilalih semua kekuasaan politik menjadi kediktatoran militer, tindakannya ini direstui oleh AS. Reformasi Allende ekonomi diurungkan dan lawan sayap kiri tewas atau ditahan di kamp-kamp interniran di bawah arahan dari Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Henry Kissinger, Penasihat Keamanan Nasional dan Sekretaris Negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Nixon dan Ford, merupakan salah satu tokoh kunci dalam Perang Dingin (1969-1977).

Sementara itu, Operasi Burung Kondor di Amerika Selatan — yang digunakan oleh para diktator di Argentina, Brasil, Bolivia, Chili,Uruguay, dan Paraguay untuk menekan perbedaan pendapat dengan sayap kiri — juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat, dan (kadang-kadang akurat) diperkirakan juga terdapat Kuba atau Soviet di belakang gerakan oposisi tersebut.[192]

Amerika Serikat juga tidak senang saat Jamaika mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemerintah Kuba setelah pemilihanMichael Manley pada tahun 1972.[193] Amerika Serikat meresponnya dengan mendanai lawan-lawan politik Manley, mendorong pemberontakan dalam tubuh tentara Jamaika, dan menyewa tentara bayaran untuk menentang pemerintahan Manley.[153] Kekerasan pun terjadi.

Situasi di Timur Tengah terus menjadi sumber persengketaan. Mesir, yang menerima banyak bantuan senjata dan bantuan ekonomi dari Uni Soviet, adalah klien Soviet yang merepotkan. Dengan terpaksa, Uni Soviet berkewajiban untuk membantu Mesir dalam Perang Enam Hari (dengan mengirimkan penasihat militer dan teknisi) dan Perang Atrisi (dengan mengirimkan pilot dan pesawat) untuk melawan Israelyang pro-Barat.[194] Di samping pembelotan Mesir, dari yang sebelumnya pro-Soviet menjadi pro-Amerika pada tahun 1972 (dibawah kepemimpinan Anwar El Sadat),[195] rumor mengenai intervensi Soviet dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973 menyebabkan terjadinya pengiriman tentara Amerika besar-besaran dan mengancam akan menghancurkan détente.[196] Meskipun pada era pra-Sadat Mesir merupakan penerima bantuan terbesar Soviet di Timur Tengah, Soviet juga sukses menjalin hubungan erat dengan komunis diYaman Selatan, serta pemerintahan nasionalis Aljazair dan Irak.[195] Soviet secara langsung memihak dan membantu Palestina dalam menghadapi konflik dengan Israel, termasuk dukungan untuk Yasser Arafat dan Organisasi Pembebasan Palestina.[197] Dari tahun 1973-1975, CIA berkolusi dengan pemerintah Iran untuk membiayai dan mempersenjatai pemberontak Kurdi dalam Perang Irak–Kurdi Kedua dengan tujuan untuk melumpuhkan pemimpin Irak Ahmed Hassan al-Bakr. Saat Iran dan Irak menandatangani Perjanjian Aljazair pada tahun 1975, dukungan untuk Iran pun juga turut berhenti.[198]

Seorang tentara Amerika dalam Perang Vietnam, 3 Agustus 1965.

Di Afrika, militer Somalia yang dipimpin oleh Mohamed Siad Barre melakukan kudeta tak berdarah pada tahun 1969 dan mendirikan Republik Demokratik Somalia yang berpaham sosialis. Uni Soviet berjanji untuk mendukung Somalia. Empat tahun kemudian, Kaisar Ethiopia Haile Selassie yang pro-Amerika digulingkan dalam kudeta tahun 1974 oleh kelompok Derg, sebuah kelompok militer radikal pro-Soviet yang dipimpin oleh Mengistu Haile Mariam. Mariem menjalin hubungan dengan Kuba dan Soviet.[199] Saat peperangan antara Somalia dan Ethiopia pecah pada tahun 1977-1978, Barre kehilangan dukungan Soviet dan kemudian bersekutu dengan Amerika Serikat. Tentara Kuba juga berperan dalam perang ini dengan memihak Ethiopia.[199]

Revolusi Anyelir di Portugis pada tahun 1974 yang melawan keotoriteran Estado Novo membuat Portugis kembali ke sistem multi-partai dan sekaligus memfasilitasi kemerdekaan koloni Portugis di Angola dan Timor Timur. Di Afrika, pemberontak Angola mengobarkan perang kemerdekaan multi-faksi menentang kekuasaan Portugis sejak tahun 1961, setelah perang ini usai, perang dua dasawarsa menggantikan perang anti-kolonial, yang ditandai dengan peperangan antara komunis Gerakan Rakyat Pembebasan Angola (MPLA), yang didukung oleh Kuba dan Soviet, dengan Front Pembebasan Nasional Angola (FNLA), yang didukung oleh Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan pemerintahan Mobutu di Zaire. AS, pemerintahan apartheid Afrika Selatan, dan beberapa negara Afrika lainnya juga mendukung faksi ketiga, Uni Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola (UNITA). Tanpa berkonsultasi dengan Soviet, Kuba mengirimkan tentaranya untuk berjuang bersama MPLA.[199] Pemerintah apartheid Afrika Selatan juga mengirimkan tentara untuk membantu UNITA, namun MPLA berada di atas tangan karena didukung oleh Kuba dan Soviet.[199]

Di Asia Tenggara, koloni Timor Timur secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugis di bawah sayap kiri Fretilin pada bulan November 1975. Dengan dukungan dari Australia dan Amerika Serikat, Soeharto menginvasi Timor Timur pada bulan Desember — yang memulai pendudukan Indonesia di Timor Timur selama seperempat abad.[200]

Selama Perang Vietnam, Vietnam Utara menginvasi dan menduduki sebagian Kamboja untuk digunakan sebagai pangkalan militer, yang juga berperan dalam memicu pecahnyaPerang Saudara Kamboja antara pemerintah pro-Amerika Lon Nol dan pemberontak Maoist Khmer Merah. Dokumen yang ditemukan dari arsip Soviet mengungkapkan bahwa invasi Vietnam Utara ke Kamboja pada tahun 1970 dilaksanakan atas permintaan dari Khmer Merah setelah bernegosiasi dengan Nuon Chea.[201] AS dan Vietnam Selatan menanggapinya dengan melancarkan kampanye pemboman dan serangan darat, efek dari operasi ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan.[202] Di bawah kepemimpinanPol Pot, Khmer Merah membantai 1-3 juta, dari 8,4 juta total penduduk Kamboja, di ladang pembantaian.[203][204][205] Sosiolog Martin Shaw menggambarkan kekejaman ini sebagai "genosida paling murni dari era Perang Dingin".[206] Vietnam menggulingkan Pol Pot pada tahun 1979 dan membentuk pemerintah boneka di bawah pimpinan Heng Samrin.
Perbaikan hubungan Cina-Amerika[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kunjungan Nixon ke Tiongkok tahun 1972

Richard Nixon bertemu dengan Mao Zedong pada tahun 1972.

Sebagai akibat dari perpecahan Sino-Soviet, ketegangan yang berlangsung di sepanjang perbatasan Cina-Soviet mencapai puncaknyapada tahun 1969, dan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk memanfaatkan konflik tersebut sebagai alat untuk menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah Barat dalam Perang Dingin.[207] Cina juga berusaha meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dalam upayanya untuk mengambil keuntungan dari Soviet.

Pada bulan Februari 1972, Nixon mengumumkan pemulihan hubungan dengan Cina.[208] Ia melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong dan Zhou Enlai. Pada saat itu, sumber daya nuklir Uni Soviet telah setara dengan Amerika Serikat, Perang Vietnamjuga telah melemahkan pengaruh Amerika di Dunia Ketiga dan mendinginkan hubungannya dengan Eropa Barat.[209] Meskipun konflik tak langsung antara dua adidaya dalam Perang Dingin terus berlanjut sampai akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketegangan perlahan-lahan mulai mereda.[117]
Nixon, Brezhnev, dan détente[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perundingan Pembatasan Senjata Strategis, Perjanjian Helsinki, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa

Leonid Brezhnev dan Jimmy Cartermenandatangani traktat SALT II, 18 Juni 1979 di Wina

Setelah kunjungannya ke Tiongkok, Nixon bertemu dengan para pemimpin Soviet, termasuk Brezhnev di Moskow.[210] Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (SALT) antara kedua belah pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT I, pakta pembatasan senjata komprehensif pertama yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya,[211] dan Traktat Peluru Kendali Anti-Balistik, yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti-balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Ini bertujuan untuk membatasi pengembangan peluru kendali anti-balistik dan rudal nuklir berbiaya mahal.[70]

Nixon dan Brezhnev mengumumkan era baru "hidup berdampingan secara damai" dan membangun pendekatan hubungan baru yang disebut détente (peredaan ketegangan) antara dua negara adidaya. Sementara itu, Brezhnev berusaha untuk memperbaiki kembali perekonomian Soviet yang mengalami penurunan akibat besarnya pengeluaran militer.[16] Antara tahun 1972 dan 1974, kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka,[16] di antaranya dengan melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan. Sebagai hasil dari perundingan mereka, détente menggantikan era permusuhan dari Perang Dingin dan kedua negara bisa hidup secara berdampingan.[210]

Sementara itu, perkembangan hubungan AS dan Soviet juga bertepatan dengan "Ostpolitik" Kanselir Jerman Barat Willy Brandt.[186] Perjanjian lainnya yang disahkan untuk menstabilkan situasi di Eropa adalah Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani dalam Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1975.[212]
Memburuknya hubungan pada akhir 1970-an[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1970-an, KGB, yang dikepalai oleh Yuri Andropov, terus menekan kritikus-kritikus terkenal yang mengkritik kepemimpinan Soviet seperti Aleksandr Solzhenitsyn danAndrei Sakharov.[213] Selama periode détente ini, konflik tak langsung antara kedua negara adidaya masih terus terjadi di Dunia Ketiga, khususnya dalam krisis politik di Timur Tengah, Chili, Ethiopia, dan Angola.[214]

Presiden Jimmy Carter berusaha untuk menetapkan pembatasan perlombaan persenjataan lebih lanjut dengan mengesahkan SALT II pada tahun 1979,[215] namun upayanya ini dirusak oleh peristiwa lainnya pada tahun itu, yaitu Revolusi Iran yang didukung oleh KGB,[216] Revolusi Nikaragua untuk menggulingkan rezim pro-AS, dan yang paling membuat AS berang; intervensi Soviet dalam Perang Afganistan pada bulan Desember.[16]
"Perang Dingin Kedua" (1979-1985)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Dingin (1979–1985)

Istilah "Perang Dingin Kedua" merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan Perang Dingin dan konflik antara kedua belah pihak pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Ketegangan sangat meningkat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan masing-masingnya menjadi lebih ter-militeristik.[12] Diggins mengungkapkan: "Reagan mengerahkan segalanya untuk berjuang dalam 'Perang Dingin Kedua' dengan mendukung kontra-pemberontakan di Dunia Ketiga."[217] Sementara Cox menyatakan: "Intensitas 'Perang Dingin Kedua' sehebat durasinya yang singkat."[218]
Perang Soviet-Afganistan[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Saudara Afganistan dan Perang Soviet-Afganistan

Presiden Reagan menunjukkan dukungannya dalam pertemuan dengan para pemimpin Mujahidin Afganistan di Gedung Putih, 1983.

Tentara Soviet di Afganistan.

Pada bulan April 1978, Partai Demokrasi Rakyat Afganistan (PDPA) yang berhaluan komunis merebut kekuasaan atas Afganistan melalui Revolusi Saur. Dalam hitungan bulan, penentang pemerintahan komunis melancarkan pemberontakan di Afganistan timur, yang dengan cepat berkembang menjadi perang saudara antara gerilyawan mujahidin melawan tentara pemerintah. Pemerintah Pakistan memfasilitasi para pemberontak dengan pusat-pusat pelatihan rahasia, sedangkan Uni Soviet mengirim ribuan penasihat militer untuk mendukung pemerintahan PDPA.[219] Sementara itu, meningkatnya gesekan antara faksi-faksi yang bersaing di PDPA – faksi Khalqyang dominan dan Parcham yang lebih moderat – menyebabkan pemberhentian anggota kabinet dan penangkapan perwira militer Parchami dengan dalih kudeta terhadap Parchami. Pada pertengahan 1979, Amerika Serikat memulai sebuah program rahasia untuk membantu mujahidin.[220]

Bulan September 1979, Presiden Khalqist Nur Muhammad Taraki dibunuh dalam sebuah kudeta PDPA yang diatur oleh rekannya sesama anggota Khalq bernama Hafizullah Amin, yang kemudian menjadi presiden. Amin dibunuh oleh pasukan khusus Soviet pada bulan Desember 1979. Setelah kematiannya, sebuah pemerintahan yang diorganisir oleh Soviet, di bawah pimpinan Babrak Karmal, mengisi kekosongan kekuasaan. Pasukan Soviet dikerahkan untuk menstabilkan Afganistan di bawah pemerintahan Karmal, yang telah menjadi boneka Soviet. Akibatnya, Soviet terlibat langsung dalam apa yang kemudian menjadi perang domestik di Afganistan.[221]

Carter menanggapi intervensi Soviet di Afganistan dengan cara menarik kembali perjanjian SALT II dari Senat, melakukan embargo dalam pengiriman gandum dan barang-barang teknologi pada Uni Soviet, serta meningkatkan pengeluaran militer. Amerika Serikat juga melakukan pemboikotan terhadap Olimpiade Moskow 1980. Carter menyatakan bahwa tindakan Soviet merupakan "ancaman yang paling serius terhadap perdamaian selama Perang Dingin Kedua".[222]
Reagan dan Thatcher[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Doktrin Reagan

Kabinet Thatcher bertemu dengan Kabinet Reagan di Gedung Putih, 1981.

Pada bulan Januari 1977, empat tahun sebelum menjadi presiden, Ronald Reagan mengungkapkan dalam percakapannya denganRichard V. Allen, mengenai harapan dasarnya terkait dengan Perang Dingin: "Ide saya mengenai kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet sederhana, dan beberapa orang akan menyebutnya sangat sederhana, yaitu: Kita menang dan mereka kalah. Bagaimana menurut Anda?".[223] Tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter dalam pemilu presiden 1980. Setelah kemenangannya, ia bersumpah akan meningkatkan anggaran militer dan menghadapi Soviet dimanapun.[224] Baik Reagan maupun Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Margaret Thatcher, sama-sama mengecam Uni Soviet dan ideologinya. Reagan menyebut Uni Soviet sebagai sebuah "kekaisaran jahat" dan meramalkan bahwa komunisme akan hancur menjadi "tumpukan abu sejarah".[225]

Meskipun sentimen anti-Amerika di Iran setelah Revolusi Iran meningkat, pemerintahan Reagan tetap mengulurkan tangan kepada pemerintah anti-komunis Ayatollah Khomeini dalam upayanya untuk merekrut teokrasi bagi Amerika pada tahun 1980-an. Direktur CIAWilliam Casey menggambarkan pemerintahan Khomeini sebagai pemerintahan yang "goyah dan [mungkin] dalam pergerakan ke arah kebenaran... AS hampir tidak memiliki kartu untuk dimainkan; sementara Uni Soviet memiliki banyak kartu."[226] Salah satu metode yang dilakukan Amerika untuk mendukung Iran adalah dengan penjualan senjata secara rahasia. Pada tahun 1983, CIA merilis daftar panjang komunis Iran dan aktivis sayap kiri lainnya yang dicurigai bekerja dalam pemerintahan Khomeini.[227] Sebuah komisi khusus kemudian melaporkan bahwa daftar itu disusun untuk mengambil "langkah-langkah, termasuk eksekusi massal, untuk mengeliminasi semua infrastruktur pro-Soviet di Iran."[227]

Pada awal 1985, prinsip anti-komunis Reagan telah berkembang menjadi sikap yang dikenal sebagai Doktrin Reagan — yang mana, selain penahanan, juga dirumuskan hak tambahan untuk menumbangkan pemerintahan komunis yang ada.[228] Selain melanjutkan kebijakan Carter yang mendukung penentang Islam dalam melawan Soviet dan PDPA di Afganistan, CIA juga berusaha melemahkan Uni Soviet dengan cara mempromosikan politik Islam di mayoritas Islam Soviet Asia Tengah.[229] Di samping itu, CIA mendorong anti-komunis ISI di Pakistan agar bersedia melatih Muslim dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jihad melawan Uni Soviet.[229] A
Gerakan solidaritas dan darurat militer di Polandia[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Solidarność dan Darurat militer di Polandia

Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke negara kelahirannya, Polandia, pada tahun 1979 telah mendorong kebangkitan spiritual dan nasionalis yang memicu lahirnya gerakan solidaritas dan semangat anti-komunisme. Hal ini diperkirakan merupakan penyebab dilakukannya upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II dua tahun kemudian.[230]

Pada bulan Desember 1981, Wojciech Jaruzelski bereaksi terhadap krisis di Polandia dengan memberlakukan masa darurat militer. Untuk menanggapinya, Reagan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Polandia.[231] Mikhail Suslov, ideolog top di Kremlin, menyarankan agar pemimpin Soviet tidak campur tangan jika Polandia jatuh di bawah kendali gerakan Solidaritas, karena takut hal itu akan menimbulkan sanksi ekonomi yang lebih berat lagi, yang berarti akan menjadi malapetaka bagi perekonomian Soviet.[231]
Isu ekonomi dan militer Soviet dan AS[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Era stagnasi, Strategi Inisiatif Pertahanan, RSD-10 Pioneer, dan MGM-31 Pershing

Perbandingan stok senjata nuklir AS dan Soviet/Rusia, 1945–2006

Delta 183 diluncurkan, membawa sensor eksperimenStrategi Inisiatif Pertahanan"Delta Star".

Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25 persen dari produk nasional bruto Uni Soviet, dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil.[232] Pengeluaran Soviet untuk perlombaan senjata dan kompetisi Perang Dingin lainnya semakin diperparah oleh masalah struktural dalam sistem perekonomian Soviet,[233] yang mengalami stagnasi ekonomi selama satu dekade dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Brezhnev.

Pemboikotan Olimpiade Moskow 1980 (biru) danOlimpiade Los Angeles 1984 (merah).

Investasi Soviet dalam sektor pertahanan tidak didorong oleh kepentingan militer, namun sebagian besar untuk mendukung kepentingan partai-partai besar dan birokrasi negara, yang bergantung pada sektor militer untuk mendukung kekuasaan dan hak istimewa mereka.[234]Militer Uni Soviet merupakan militer terbesar di dunia dalam hal jumlah dan jenis senjata, jumlah tentara, dan jumlah pangkalan militer yang mereka miliki.[235] Namun, keuntungan kuantitatif yang dipegang oleh militer Soviet seringkali dirahasiakan keberadaannya, sehingga Blok Timur secara dramatis tertinggal oleh Barat.[236]

Setelah seorang anak Amerika berusia sepuluh tahun bernama Samantha Smith mengirimkan surat kepada Yuri Andropov, yang mengungkapkan ketakutannya atas perang nuklir, Andropov mengundang Smith ke Uni Soviet.

Pada awal 1980-an, Uni Soviet telah membangun persenjataan dan pasukan militer yang melebihi Amerika Serikat. Segera setelah Soviet menginvasi Afganistan, Presiden Carter memulai pembangunan besar-besaran militer Amerika Serikat. Upaya ini semakin diintensifkan oleh pemerintahan Reagan, yang meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3 persen/total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5 persen pada tahun 1986,[237] jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat.[238]

Ketegangan terus meningkat pada awal 1980-an ketika Reagan mengaktifkan kembali program B-1 Lancer yang sebelumnya dibatalkan oleh pemerintahan Carter, memproduksiLGM-118 Peacekeeper,[239] menginstal rudal jelajah AS di Eropa, dan mengumumkan program eksperimental Strategi Inisiatif Pertahanan, yang dijuluki "Star Wars" oleh media, yaitu program pertahanan untuk menembak jatuh rudal musuh di tengah-tengah penerbangannya.[240]

Dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan antara Soviet dan Amerika Serikat, serta dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat, NATO memutuskan – di bawah dorongan dari Presiden Carter – untuk menginstal rudal jelajah dan MGM-31 Pershing milik Amerika Serikat di Eropa, terutama di Jerman Barat.[241] Rudal-rudal ini ditempatkan dengan jarak mencolok, hanya berjarak 10 menit dari Moskow.[242]

Setelah pembangunan militer Reagan selesai, Soviet tidak menanggapinya dengan mengembangkan sumber daya militernya lebih besar lagi karena pengeluaran militer Soviet sudah sangat besar.[243] Besarnya anggaran militer Soviet mengakibatkan tidak efisiennya pembangunan dalam sektor manufaktur dan pertanian, yang akhirnya menjadi beban berat bagi perekonomian Soviet.[244] Di saat yang bersamaan, produksi minyak di Arab Saudi meningkat,[245] bahkan produksi minyak di negara-negara non-OPEC juga meningkat pada periode tersebut, termasuk Soviet.[246] Perkembangan ini memberikan kontribusi terhadap fenomena banjir minyak 1980-an yang mempengaruhi Uni Soviet. Minyak mulai menjadi sumber utama pendapatan ekspor Soviet.[232][244] Namun, permasalahan perekonomian komando,[247] turunnya harga minyak, dan pengeluaran militer yang tetap besar secara bertahap membawa perekonomian Soviet menuju stagnasi.[244]

Pada tanggal 1 September 1983, Uni Soviet menembak jatuh Korean Air Penerbangan 007, pesawat Boeing 747 yang mengangkut 269 penumpang, termasuk anggota Kongres Larry McDonald. Pesawat itu ditembak karena melanggar wilayah udara Soviet dengan melewati pantai barat Pulau Sakhalin, di dekat Kepulauan Moneron —tindakan yang oleh Reagan dianggap sebagai "pembantaian". Tindakan Soviet ini semakin meningkatkan dukungan bagi AS supaya segera menerjukan militernya.[248] NATO mengadakan latihan militer Able Archer 83 pada bulan November 1983, yang merupakan simulasi peluncuran nuklir secara nyata. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai saat yang paling berbahaya bagi dunia sejak Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962. Setelah pemimpin Soviet memahami maksud dari latihan militer tersebut, maka diputuskan bahwa perang nuklir semakin dekat.[249]

Ketidaksetujuan publik AS mengenai campur tangan AS dalam konflik negara lain sudah berlangsung sejak akhir Perang Vietnam.[250]Pemerintahan Reagan menekankan taktik kontra-pemberontakan dan penyelesaian cepat dalam mencampuri konflik asing.[250] Pada tahun 1983, pemerintahan Reagan ikut campur tangan dalam Perang Saudara Lebanon, menginvasi Grenada, membom Libya, dan mendukung gerakanContras di Amerika Tengah – paramiliter anti-komunis yang berusaha menggulingkan pemerintahan pro-Soviet Sandinista di Nikaragua.[98]Intervensi Reagan terhadap Grenada dan Libya mendapat dukungan dari publik AS, namun dukungannya pada Contra mengundang kontroversi.[251]

Sementara itu, Soviet sendiri mengeluarkan biaya tinggi dalam memfasilitasi intervensi mereka terhadap asing. Meskipun Brezhnev meyakini pada tahun 1979 bahwa Perang Soviet-Afganistan akan berlangsung singkat, gerilyawan Muslim, yang dibantu oleh AS dan negara-negara lainnya, mengobarkan perlawanan sengit terhadap invasi tersebut.[252]Kremlin mengirimkan hampir 100.000 tentara untuk mendukung rezim boneka di Afganistan, yang dijuluki oleh para pengamat luar dengan "perang 'Vietnam'-nya Soviet".[252]Namun, dampak perang Afganistan ini jauh lebih parah bagi Soviet ketimbang dampak Perang Vietnam bagi Amerika Serikat, karena konflik ini juga bertepatan dengan periode kekacauan dan krisis internal dalam birokrasi dan perekonomian Soviet.[253]

Seorang pejabat senior di Departemen Luar Negeri AS memprediksikan pada awal 1980-an, ia menyatakan bahwa "invasi yang mengakibatkan krisis dalam negeri bagi Soviet... mungkin itu adalah hukum termodinamika entropi... yang terjebak dengan sistem Soviet, yang sekarang tampaknya lebih banyak mengeluarkan energi untuk menjaga keseimbangannya ketimbang untuk memperbaikinya. Kita bisa melihat periode kebangkitan asing pada saat mengalami keruntuhan internal".[254][255]
Tahun-tahun terakhir (1985–1991)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Dingin (1985–1991)

Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan menandatangani Traktat INFdi Gedung Putih, 1987

Penarikan diri Soviet dari Afganistanpada tahun 1988.
Reformasi Gorbachev[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Mikhail Gorbachev, perestroika, dan glasnost

Pada saat Mikhail Gorbachev, yang relatif masih muda, menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 1985,[225] perekonomian Soviet sedang stagnan dan mengalami penurunan tajam dalam penerimaan mata uang asing akibat turunnya harga minyak dunia pada tahun 1980-an.[256] Masalah ini memaksa Gorbachev untuk mengambil langkah-langkah guna membangkitkan kembali keterpurukan Soviet.[256]

Gorbachev menyatakan bahwa untuk membangkitkan kembali Soviet, diperlukan perubahan yang mendalam dalam struktural Soviet. Pada bulan Juni 1987, Gorbachev mengumumkan agenda reformasinya yang disebut perestroika atau restrukturisasi.[257] Perestroika memungkinkan lebih efektifnya sistem kuota produksi, kepemilikan swasta atas bisnis dan juga membuka jalan bagi investor asing. Langkah ini dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya negara dari pembiayaan militer yang mahal untuk menunjang Perang Dingin ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif.[257]

Meskipun muncul skeptisisme dari negara-negara Barat, pemimpin Soviet yang baru ini terbukti berkomitmen untuk memperbaiki kondisi perekonomian Soviet yang buruk, bukannya melanjutkan perlombaan senjata dengan Barat.[117][258] Untuk melawan penentang reformasinya yang berasal dari internal partai, Gorbachev secara bersamaan memperkenalkan glasnost, atau keterbukaan. Kebijakan ini memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga-lembaga negara.[259] Glasnost dimaksudkan untuk mengurangikorupsi dalam tubuh Partai Komunis dan memoderasi penyalahgunaan kekuasaan di Komite Sentral.[260] Glasnost juga memungkinkan meningkatnya kontak antara warga Soviet dan Dunia barat, khususnya dengan Amerika Serikat, yang memberikan kontribusi bagi peningkatan détente antara kedua negara.[261]
Perbaikan hubungan[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Konferensi Tingkat Tinggi Reykjavík, Traktat INF, dan START I

Menanggapi konsesi politik dan militer Kremlin yang baru, Reagan setuju untuk mengadakan kembali perundingan dengan Soviet terkait dengan isu-isu ekonomi dan perlombaan senjata.[262] Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss.[262] Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara, disertai oleh seorang penerjemah, sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing-masing negara sebesar 50 persen.[263] Perundingan kedua, Konferensi Tingkat Tinggi Reykjavík, diselenggarakan di Islandia. Perundingan tersebut berjalan lancar hingga pembicaraan bergeser ke arah Strategi Inisiatif Pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Gorbachev, namun Reagan menolaknya.[264] Negosiasi akhirnya gagal, namun dalam perundingan ketiga pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menghasilkan terobosan dengan ditandatanganinya Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF). Traktat ini menghapuskan keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan rudal jelajah di kedua belah pihak dengan jarak antara 500 dan 5.500 kilometer beserta infrastrukturnya.[265]

Ketegangan antara Timur dengan Barat mereda dengan cepat pada pertengahan 1980-an. Tahun 1989, bertempat di Moskow, Gorbachev dan pengganti Reagan, George H. W. Bush, menandatangani perjanjian START I, yang mengakhiri perlombaan senjata antar kedua negara.[266] Selama tahun-tahun berikutnya, Soviet dihadapkan pada keruntuhan perekonomian yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia dan besarnya pembiayaan militer.[267] Selain itu, penempatan militer di negara sekutunya diakui tidak relevan lagi bagi Soviet, dan pada tahun 1987, Soviet secara resmi mengumumkan kalau ia tidak akan ikut campur lagi dalam urusan dalam negeri negara-negara sekutunya di Eropa Timur.[268]

Tahun 1989, pasukan Soviet mundur dari Afganistan,[269] dan setahun kemudian Gorbachev menyetujui reunifikasi Jerman,[267] satu-satunya alternatif untuk menanggapiskenario Tianmen.[270] Ketika Tembok Berlin runtuh, konsep "Common European Home" yang dicetuskan oleh Gorbachev mulai terbentuk.[271]

Pada tanggal 3 Desember 1989, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Malta, Gorbachev dan George H. W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir.[272]Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak.[273]
Goyahnya sistem Soviet[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: Perekonomian Uni Soviet, Revolusi 1989, dan Baltic Way

Runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989.

Pada tahun 1989, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan. Akibat hilangnya dukungan militer dari Soviet, satu-persatu para pemimpin negara-negara komunis Pakta Warsawa juga kehilangan kekuasaan.[269] Di Uni Soviet sendiri, kebijakan glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet.[268] Bulan Februari 1990, dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin Partai Komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan selama 73 tahun.[274]

Pada saat yang sama, isu kemerdekaan yang dipicu oleh glasnost semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet sepenuhnya.[275] Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kedigjayaan komunisme Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Cekoslowakia dan Bulgaria.[276] Rumania menjadi satu-satunya negara Blok Timur yang menggulingkan kekuasaan komunis secara keras dengan mengeksekusi kepala negaranya.[277]
Pembubaran Uni Soviet[sunting | sunting sumber]
Informasi lebih lanjut: January 1991 events in Latvia, Upaya kudeta di Soviet 1991, Sejarah Uni Soviet (1982–1991), dan Pembubaran Uni Soviet

Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, akhir resmi dari Uni Soviet

Sikap permisif Gorbachev terhadap Eropa Timur awalnya tidak meluas ke wilayah Soviet, bahkan Bush, yang berjuang untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Soviet, mengutuk pembunuhan pada bulan Januari 1991 di Latvia dan Lituania. Bush memperingatkan bahwa hubungan ekonomi akan dibekukan jika kekerasan terus terjadi.[278] Uni Soviet secara fatal dilemahkan olehkudeta yang gagal pada tahun 1991 dan meningkatnya jumlah republikan Soviet, khususnya di Rusia, yang mengancam akan memisahkan diri dari Uni Soviet. Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1991, dipandang sebagai entitas penerus Uni Soviet, namun, menurut para pemimpin Rusia, tujuannya adalah untuk "memungkinkan perpisahan secara beradab" antara republik-republik Soviet dan juga sebanding dengan kelonggaran konfederasi.[279] Uni Soviet secara resmi dibubarkanpada tanggal 25 Desember 1991.[280]
Dampak[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Dampak Perang Dingin

NATO/CSTO

NATO telah memperluas cakupannya ke negara-negara bekasPakta Warsawa dan bekas Uni Soviet sejak berakhirnya Perang Dingin.

Setelah Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur.[281] Sedangkan reformasi kapitalis mengakibatkan terjadinya resesi parah, lebih parah daripada yang dialami oleh AS dan Jerman selama Depresi Besar.[282]

Setelah berakhir, Perang Dingin masih terus mempengaruhi dunia.[12] Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca-Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia.[283][284][285] Perang Dingin juga membantu mendefenisikan peran politik Amerika Serikat di dunia pasca-Perang Dunia II: pada tahun 1989 AS menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000[286] tentara di luar negeri yang tersebar di puluhan negara, dengan 326.000 terdapat di Eropa (dua pertiganya di Jerman Barat),[287] dan sekitar 130.000 terdapat di Asia (terutama di Jepang dan Korea Selatan).[286] Perang Dingin juga menandai puncak pengembangan industri-militer, terutama di Amerika Serikat, dan pendanaan militer secara besar-besaran.[288]Pengembangan industri militer ini memiliki dampak besar terhadap negara yang bersangkutan; membantu membentuk kehidupan kemasyarakatan, kebijakan, dan hubungan luar negeri negara tersebut.[289]

Pengeluaran militer Amerika Serikat selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar $ 8 triliun, sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa mereka dalam Perang Korea dan Perang Vietnam.[290] Sulit untuk memperkirakan jumlah korban dan kerugian dari pihak Soviet, namun jika dilihat dari komparasi produk nasional bruto mereka, maka biaya keuangan yang dikeluarkan oleh Soviet selama Perang Dingin jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.[291]

Selain hilangnya nyawa warga sipil oleh para tentara tak berseragam, jutaan jiwa juga tewas dalam perang proksi antar kedua negara adidaya di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tenggara.[292] Sebagian besar perang proksi dan bantuan untuk konflik-konflik lokal turut berakhir seiring dengan usainya Perang Dingin. Perang antar-negara, perang etnis, perang revolusi, serta jumlah pengungsi menurun tajam pada tahun-tahun pasca-Perang Dingin.[293]

Di sisi lain, konflik-konflik antar-negara di Dunia Ketiga tidak sepenuhnya terhapus pasca-Perang Dingin. Ketegangan ekonomi dan sosial yang dulu dimanfaatkan sebagai "bahan bakar" Perang Dingin terus berlangsung di Dunia Ketiga.[12] Kegagalan kontrol negara di sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah komunis telah menghasilkan konflik sipil dan etnis baru, terutama di negara-negara bekas Yugoslavia.[12] Berakhirnya Perang Dingin telah menghantarkan Eropa Timur pada era pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah negara demokrasi liberal, sedangkan di bagian lain dunia, seperti di Afganistan, kemerdekaan diikuti dengan kegagalan negara.[12]
Historiografi[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Historiografi Perang Dingin

Setelah istilah "Perang Dingin" dipopulerkan untuk merujuk pada ketegangan antara AS-Soviet pasca-Perang Dunia II, penafsiran terhadap asal usul konflik telah menjadi sumber perdebatan di kalangan sejarawan, ilmuwan politik, dan jurnalis.[294] Secara khusus, sejarawan tidak sepakat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hubungan Soviet-AS setelah Perang Dunia II, dan apakah konflik antara dua adidaya tersebut tak terelakkan atau bisa dihindari.[295] Para sejarawan juga tidak sepakat mengenai apa defenisi persisnya Perang Dingin itu, apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber konfliknya, dan bagaimana untuk menguraikan pola aksi dan reaksi antara kedua belah pihak.[12]

Meskipun penjelasan tentang asal usul dari konflik Perang Dingin dalam diskusi akademik berlangsung dengan kompleks dan beragam, beberapa sekolah umum menetapkan pemikiran pada subjek yang dapat diidentifikasi. Sejarawan umumnya berpendapat bahwa terdapat tiga pendekatan yang berbeda untuk mempelajari Perang Dingin, yaitu: pendekatan "ortodoks", "revisionisme", dan "pasca-revisionisme".[288]

Pendekatan "ortodoks" menyatakan bahwa Uni Soviet dan ekspansinya ke Eropa Timur lah yang memicu berkobarnya Perang Dingin.[288] Kalangan "revisionis" menganggap bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas kerusakan perdamaian pasca-Perang Dunia II karena berupaya untuk mengkonfrontasi dan mengisolasi Uni Soviet sebelum akhir Perang Dunia II.[288] Sedangkan "pasca-revisionis" memandang Perang Dingin sebagai peristiwa yang lebih bernuansa, dan berusaha untuk lebih menyeimbangkan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam Perang Dingin.[288] Kebanyakan historiografi mengenai Perang Dingin menggunakan dua atau keseluruhan pendekatan ini.[31]

Read More

Sejarah Perang Korea Versi Lengkap

Perang Korea (bahasa Korea: 한국전쟁) adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut "perang yang dimandatkan" (bahasa Inggris: proxy war) antara Amerika Serikatbersama sekutu PBB-nya dengan komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerjasam dengan Uni Soviet (juga anggota PBB). Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada,Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara.



Daftar isi [sembunyikan]
1 Latar belakang
1.1 Terminologi
1.2 Pendudukan Jepang (1910–1945)
1.3 Pemisahan Korea (1945)
2 Jalannya perang
2.1 Peran Joseph Stalin dan Mao Zedong
2.2 Korea Utara menyerang (Juni 1950)
2.3 Aksi Polisional: Intervensi Amerika Serikat
2.4 Eskalasi
2.5 Pertempuran Incheon
2.6 Serangan PBB: Invasi ke Korea Utara (September–Oktober 1950)
2.7 Intervensi Tiongkok
2.8 Menyeberangi paralel: Penyerangan Musim Dingin China (awal 1951)
2.9 Kebuntuan (Juli 1951—Juli 1953)
2.10 Buntut Pertempuran Chosin: Operasi Glory
3 Korban perang
4 Akhir perang
5 Lihat pula
6 Referensi
7 Pranala luar


Latar belakang[sunting | sunting sumber]
Terminologi[sunting | sunting sumber]

Di Amerika Serikat, perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional karena tidak adanya deklarasi perang resmi dari Kongres AS. Dalam bahasa sehari-hari, perang ini juga sering disebut "perang yang terlupakan" atau "perang yang tidak diketahui", karena dianggap sebagai urusan PBB yang berakhir dengan kebuntuan (stalemate), sedikitnya korban dari pihak AS, dan kurang jelasnya isu-isu penyebab perang ini bila dibandingkan dengan Perang Vietnam dan Perang Dunia II.[5][6]

Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang 6-2-5 (yuk-i-o jeonjaeng) yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni. Sementara itu, di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut choguk haebang chǒnjaeng ("perang pembebasan tanah air"). Perang Korea juga disebut Chosǒn chǒnjaeng ("Perang Joseon", Joseon adalah sebutan Korea Utara untuk tanah Korea).

Perang Korea secara resmi disebut Chao Xian Zhan Zheng (Perang Korea) di Republik Rakyat Tiongkok. Kata "Chao Xian" merujuk ke Korea pada umumnya, dan secara resmi Korea Utara.

Istilah Perang Korea juga dapat menyatakan pertempuran sebelum invasi maupun setelah gencatan senjata dilakukan.[7]
Pendudukan Jepang (1910–1945)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Korea di bawah pendudukan Jepang

Setelah mengalahkan Dinasti Qing Cina pada Perang Sino-Jepang Pertama (1894–96), Kekaisaran Jepang mendudukiKekaisaran Korea (1897–1910) yang dipimpin oleh Kaisar Gojong.[8] Satu dekade kemudian, saat mengalahkan Kekaisaran Rusia pada Perang Rusia-Jepang (1904–05), Jepang menjadikan Korea sebagai protektorat-nya melalui Perjanjian Eulsapada tahun 1905, kemudian menganeksasinya melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea pada tahun 1910.[9][10]

Sejak saat itu banyak kaum nasionalis dan intelektual yang melarikan diri. Beberapa dari mereka membentuk Pemerintahan Sementara Korea, dipimpin oleh Syngman Rhee, di Shanghai pada tahun 1919, dan menjadi pemerintahan dalam pengasingan yang hanya diakui oleh sedikit negara. Antara tahun 1919 hingga 1925, kaum komunis Korea memulai pemberontakannya terhadap Jepang.[8][11]

Korea dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Jepang bersama dengan Taiwan, yang merupakan bagian dari Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya; pada tahun 1937, Gubernur-Jenderal Minami Jiro memerintahkan dilakukannyaasimilasi budaya Jepang terhadap 23,5 juta penduduk koloni dengan melarang bahasa, sastra, dan budaya Korea, dan menggantinya dengan budaya Jepang, serta memerintahkan orang Korea mengganti nama mereka menjadi nama Jepang. Pada tahun 1938, pemerintahan kolonial menjalankan sistem kerja paksa; hingga 1939, 2,6 juta orang Korea bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja paksa; pada tahun 1942, pria-pria di Korea dipaksa menjadi tentara Jepang.

Sementara itu di Cina, kelompok nasionalis Tentara Revolusi Nasional dan kelompok komunis Tentara Pembebasan Rakyatmengorganisir (sayap-kanan dan sayap-kiri) patriot Korea yang mengungsi. Kelompok Nasionalis yang dipimpin oleh Yi Pom-Sok bertempur di Pertempuran Burma (Desember 1941 — Agustus 1945). Kelompok komunis, berada dibawah pimpinan Kim Il-sung, bertempur melawan Jepang di Korea.

Selama Perang Dunia II, tentara Jepang memanfaatkan makanan, ternak, dan logam dari Korea untuk tujuan perang. Tentara Jepang di Korea meningkat dari 46.000 (1941) ke 300.000 personel (1945). Tentara Jepang juga merekrut paksa 2,6 juta tenaga kerja yang dikontrol oleh polisi kolaborasionis Korea; lebih dari 723.000 orang dikirim ke luar negeri dan juga ke kota-kota di Jepang. Pada Januari 1945, 32% tenaga kerja Jepang adalah orang Korea; pada Agustus 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hirosima, 25% di antara mereka tewas.[11] Pendudukan Jepang di Korea dan Taiwan itu tidak diakui oleh negara kekuatan dunia pada akhir perang.

Pada tahun berikutnya, Amerika Serikat dan Soviet membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua, tanpa melibatkan pihak Korea. Korea saat itu diwakili oleh kolonel Amerika Serikat Dean Rusk dan Charles Bonesteel.[12] Dua tahun sebelumnya, di Konferensi Kairo (November 1943), Nasionalis Cina, Britania Raya, dan Amerika Serikat memutuskan bahwa Korea harus menjadi negara merdeka, "pada waktunya"; Stallin pun setuju. Pada bulan Februari 1945, di Konferensi Yalta, Sekutu gagal mendirikan perwalian Korea sebagaimana diwacanakan pada tahun 1943 oleh presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.

Sesuai perjanjian AS-Soviet, Uni Soviet mendeklarasikan perang pembebasan Korea dari Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945, dan, pada tanggal 10 Agustus, Tentara Merah berhasil menduduki Korea bagian utara, dengan pendaratan amfibi di bagian utara paralel ke-38. Soviet juga berhasil mengusir tentara Jepang dan masuk melalui Manchuria.[11][13] Tiga minggu kemudian, pada 8 September 1945, Letnan Jendral John R. Hodge dari Amerika Serikat tiba di Incheon untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah Selatan paralel ke-38.[14]
Pemisahan Korea (1945)[sunting | sunting sumber]

Pada Konferensi Potsdam (Juli—Agustus 1945), Sekutu secara sepihak memutuskan untuk membagi Korea tanpa melakukan konsultasi dengan pihak Korea sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan Konferensi Kairo (November 1943), ketika Churchill, Chiang Kai-shek, dan Franklin D. Rooseveltmendeklarasikan bahwa Korea harus menjadi negara bebas dan merdeka.[8][14][15][16] Selain itu, sebelumnya, Konferensi Yalta (Februari 1945) mengizinkan Stalin membangun "zona penyangga" Eropa — negara satelit yang berada di bawah Moskwa[17] — sebagai balasan karena telah membantu Amerika Serikat di Perang Pasifik melawan Jepang.[17]

Pada tanggal 10 Agustus, Tentara Merah menguasai bagian utara semenanjung Korea, sebagaimana yang telah disepakati, dan pada tanggal 26 Agustus berhenti di paralel utara ke-38 selama 3 minggu untuk menunggu kedatangan pasukan Amerika Serikat di Selatan.[8] Pada hari itu pula, dengan semakin dekatnya jadwal kapitulasi Jepang (15 Agustus), Amerika Serikat ragu Uni Soviet akan mengakui peran mereka dalam "komisi bersama", perjanjian pendudukan Korea yang disponsori Amerika Serikat. Sebulan sebelumnya, untuk memenuhi persyaratan politik-militer Amerika Serikat, Kolonel Dean Rusk dan Charles Bonesteel III membagi semenanjung Korea menjadi dua di garis lintang 38 derajat setelah dengan terburu-buru (tiga puluh menit) memutuskan bahwa Daerah Pendudukan AS di Korea harus setidaknya memiliki dua pelabuhan.[14][18][19][20]

Untuk menjelaskan mengapa zona demarkasi (paralel ke-38) terlalu selatan, Rusk mengatakan, "bahkan meskipun perbatasan itu lebih ke utara daripada yang dapat secara realistis dicapai oleh pasukan Amerika, dalam hal terjadi perselisihan Soviet... kami merasa penting untuk menyertakan ibu kota Korea sebagai tanggung jawab pasukan Amerika," terutama ketika "dihadapkan dengan kurangnya jumlah pasukan AS yang tersedia, juga faktor ruang dan waktu, yang mengakibatkan sulitnya pasukan mencapai lebih jauh ke utara sebelum pasukan Soviet sampai terlebih dahulu.”[17] Pasukan Soviet setuju dengan demarkasi itu.

Dengan berkuasanya pemerintahan militer, Jenderal John R. Hodge secara langsung mengontrol Korea Selatan (USAMGIK 1945–48).[21] Ia memperkuat kontrolnya dengan cara: pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolabolatornya; kedua menolak pengakuan USAMGIK terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus–September 1945)—pemerintahan sementara Korea yang mulai berkuasa di semenanjung Korea—karena dianggap sebagai komunis. Kebijakan AS, yang menolak pemerintahan populer di Korea, menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan mengakibatkan munculnya Perang Saudara Korea.[9] Pada 3 September 1945, Letnan Jendral Yoshio Kozuki, komandan, Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat di Kaesong. Hodge mempercayai keakuratan informasi itu.[14]

Pada Desember 1945, Korea di bawah Komisi Bersama AS-Uni Soviet menyetujui Konferensi Menteri Luar Negeri Moskwa (Oktober 1945), lagi-lagi tanpa melibatkan pihak Korea. Komisi tersebut memutuskan bahwa negara tersebut akan merdeka setelah lima tahun di bawah kepemimpinan dewan perwalian.[8][22] Rakyat Korea marah dan memulai revolusi di Selatan, beberapa hanya melakukan protes, sisanya mengangkat senjata;[9] untuk menahannya, USAMGIK melarang demonstrasi (8 Desember 1945) dan mencabut perlindungan hukum terhadap Pemerintahan Revolusioner dan Komite Rakyat Republik Rakyat Korea pada 12 Desember 1945.

Penindasan kedaulatan ini mengakibatkan 8.000 pekerja kereta api berunjuk rasa pada 23 September 1946 di Pusan, yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Korea yang dikuasai AS; USAMGIK pun kehilangan kekuasaannya. Pada 1 Oktober 1946, polisi Korea membunuh tiga mahasiswa dalam "Pemberontakan Daegu"; rakyat menyerang balik dan membunuh 38 polisi. Demikian pula pada tanggal 3 Oktober, sekitar 10.000 orang menyerang kantor polisi Yeongcheon, membunuh tiga anggota polisi dan melukai 40 orang lainnya; di tempat lain, massa membunuh 20 tuan tanah dan pejabat Korea Selatan yang pro-Jepang.[15] USAMGIK mendeklarasikan hukum perang untuk mengontrol Korea Selatan.

Kelompok sayap-kanan Representative Democratic Council, yang dipimpin oleh nasionalis Syngman Rhee, menentang perwalian Soviet-Amerika di Korea, berpendapat bahwa setelah tiga puluh lima tahun (1910–45) dikuasai pemerintah kolonial Jepang (pemerintah asing), rakyat Korea menolak dipimpin pemerintahan asing lainnya, termasuk AS dan Soviet. Untuk mendapatkan keuntungan dari memanasnya suhu perpolitikan, AS keluar dari Persetujuan Moskwa—dan membentuk pemerintahan sipil anti-komunis di Korea Selatan. AS juga melakukan pemilu yang kemudian ditentang, dan diboikot oleh Uni Soviet untuk memaksa AS mematuhi Persetujuan Moskwa.[8][23][24][25]

Resultan pemerintah anti-komunis Korea Selatan yang mengumumkan secara resmi konstitusi politik nasional (17 July 1948) memilih Syngman Rhee (20 July 1948) sebagai presiden dan mendirikan Republik Korea Selatan pada 15 Agustus 1948.[26] Demikian juga di Zona Pendudukan Rusia, Uni Soviet mendirikan pemerintahan komunis Korea Utara[8] yang dipimpin oleh Kim Il-sung.[7] Presiden Korea Selatan Syngman Rhee mengusir komunis dan anggota kelompok sayap kiri dari panggung perpolitikan nasional. Merasa dicabut haknya, mereka pergi ke daerah perbukitan dan bersiap melakukan perang gerilya melawan pemerintahan Republik Korea yang disokong oleh Amerika Serikat.[7]

Para nasionalis, baik Syngman Rhee dan Kim Il-Sung, bermaksud menyatukan Korea, namun di bawah sistem politik yang dianut masing-masing pihak.[8] Dengan persenjataan yang lebih baik, Korea Utara berhasil meningkatkan ketegangan di perbatasan, dan kemudian menyerang setelah sebelumnya melakukan provokasi. Sebaliknya, Korea Selatan, dengan bantuan terbatas dari Amerika Serikat, tidak mampu menandinginya. Pada awal masa Perang Dingin itu, pemerintah AS menganggap semua komunis dari bangsa apapun adalah anggota blok Komunis yang dikontrol atau setidaknya mendapat pengaruh dari pemerintahan Moskwa; akibatnya AS mengaggap perang sipil di Korea sebagai manuver hegemoni dari Uni Soviet.

Tentara AS mundur dari Korea tahun 1949,[27] meninggalkan tentara Korea Selatan dengan sedikit persenjataan. Di lain pihak, Uni Soviet memberikan bantuan persenjataan dalam jumlah banyak ke tentara Korea Utara dan mendukung rencana invasi Kim Il-Sung.
Jalannya perang[sunting | sunting sumber]
Peran Joseph Stalin dan Mao Zedong[sunting | sunting sumber]

Professor Shen Zhihua, yang menggunakan dana pribadinya untuk membeli arsip-arsip Uni Soviet, banyak menemukan telegram-telegram antara Moskwa dengan Beijing sebelum perang dimulai. Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari sejumlah telegram antara Mao dan Stalin.
Pada 1 Oktober 1950 Kim Il-sung mengirim telegram ke Cina, meminta intervensi militer. Pada hari yang sama, Mao Zedong menerima telegram Stalin, yang juga meminta Cina mengirim pasukan ke Korea.
Pada 5 Oktober 1950, di bawah tekanan Mao Zedong dan Peng Dehuai, Komite Pusat Komunis Cina memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Korea.
Pada 11 Oktober 1950 Stalin dan Zhou Enlai mengirim telegram yang ditandatangani bersama kepada Mao, yang menyatakan:
Tentara Cina yang dikirimkan kurang persiapan dan tidak dilengkapi tank dan artileri; dibutuhkan waktu dua bulan sebelum bantuan perlindungan udara sampai di sana.
Dalam jangka waktu satu bulan, tentara dengan perlengkapan memadai harus sudah siap di posisinya masing-masing; bila tidak, maka pasukan AS akan berjalan lebih jauh ke utara dan mengalahkan Korea Utara.
Pasukan dengan perlengkapan yang memadai harus dikirim ke Korea dalam jangka waktu enam bulan, bila lebih, maka Korea Utara diperkirakan telah diduduki AS, sehingga bantuan tentara akan sia-sia.
Pada 12 Oktober 1950, pukul 15:30 waktu Beijing, Mao mengirim telegram kepada Stalin melalui duta besarnya: Saya setuju dengan keputusan Anda (Stalin dan Zhou).
Pada 12 Oktober 1950, pukul 22:12 waktu Beijing, Mao mengirim telegram lain: Saya setuju dengan telegram 10 Oktober, pasukan saya akan tetap di tempatnya, saya telah mengeluarkan perintah untuk menunda rencana ke Korea.
Pada 12 Oktober 1950, Stalin mengirim telegram ke Kim Il-sung, mengatakan: tentara Rusia dan Cina tidak akan datang.
Pada 13 Oktober, duta besar Rusia di Beijing mengirim telegram kepada Stalin, mengatakan: Mao Zedong telah memberitahu kepadanya bahwa Komite Pusat Komunis Cina telah menyetujui keputusan pengiriman pasukan ke Korea.[28]
Korea Utara menyerang (Juni 1950)[sunting | sunting sumber]

Meskipun PBB menerima banyak pesan yang memberitahu bahwa Korea Utara akan melakukan invasi, PBB menolak semuanya. Sebelum perang, pada awal tahun 1950, perwira CIA stasiun Cina Douglas Mackiernan menerima ramalan intelejen Cina dan Korea Utara yang meramalkan bahwa tentara Korut akan menyerang ke Selatan.

Dengan alasan membalas provokasi Korea Selatan, Tentara Korea Utara (tentara Korut) menyebrangi paralel ke-38, dibantu tembakan artileri, Minggu pagi tanggal 25 Juni 1950.[8] tentara Korut mengatakan bahwa pasukan Republik Korea (ROK), di bawah pimpinan "bandit pengkhianat Syngman Rhee", telah menyebrangi perbatasan "terlebih dahulu", dan mereka akan menangkap serta mengeksekusi Rhee.[14] Pada tahun-tahun sebelumnya, kedua Korea telah saling menyerang satu sama lain.

Beberapa jam kemudian kemudian, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengecam invasi Korea Utara terhadap Republik Korea, melalui Resolusi 82 DK PBB, meskipun Uni Soviet dengan hak vetonya memboikot pertemuan sejak Januari.[29] Pada 27 Juni 1950, Presiden Truman memerintahkan angkatan udara dan laut AS untuk membantu rezim Korea Selatan. Setelah memperdebatkan masalah ini, DK PBB, pada 27 Juni 1950, menerbitkan Resolusi 83 yang merekomendasikan negara anggota memberikan bantuan militer kepada Republik Korea. Ketika menunggu pengumuman fait accompli dari dewan kepada PBB, Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet menuduh Amerika memulaiintervensi bersenjata atas nama Korea Selatan.[30]

Uni Soviet menentang legitimasi perang tersebut, karena (i) data intelejen tentara Korea Selatan yang menjadi sumber Resolusi 83 didapatkan dari intelejen AS; (ii) Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea) tidak diundang sebagai anggota sementara PBB, yang berarti melanggar Piagam PBB Pasal 32; dan (iii) perang Korea berada di luar lingkup Piagam PBB, karena perang perbatasan Utara-Selatan awalnya dianggap sebagai perang saudara. Selain itu, perwakilan Soviet memboikot PBB untuk mencegah tindakan Dewan Keamanan, dan menantang legitimasi tindakan PBB; ahli hukum mengatakan bahwa untuk memutuskan suatu tindakan diperlukan suara bulat dari 5 anggota tetap DK PBB.[31][32]

Korea Utara memulai "Perang Pembebasan Tanah Air" dengan melakukan invasi darat dan udara dengan 231.000 tentara, yang berhasil menguasai objek dan wilayah sesuai dengan yang direncanakan seperti Kaesŏng, Chuncheon, Uijeongbu, dan Ongjin, yang mereka dapatkan setelah mengerahkan 274 tank T-34-85, 150 pesawat tempur Yak, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, 78 pesawat latihan Yak, dan 35 pesawat mata-mata.[14]

Sebagai tambahan pasukan invasi, tentara Korut memiliki 114 pesawat tempur, 78 pesawat pengebom, 105 T-34-85, dan 30.000 pasukan yang berpangkalan di Korea Utara.[14]Di laut, meskipun hanya terdiri dari beberapa kapal perang kecil, juga terjadi pertempuran yang cukup sengit antara keduanya.

Di pihak lain, tentara Korea Selatan masih belum siap. Pada South to the Naktong, North to the Yalu (1998), R.E. Applebaum melaporkan bahwa tentara Korea Selatan memiliki tingkat kesiapan tempur yang rendah pada 25 Juni 1950. Tentara Korea Selatan hanya memiliki 98.000 tentara (65.000 tentara tempur, 33.000 tentara penyokong), tidak memiliki tank, dan 22 pesawat yang terdiri dari 12 pesawat tipe penghubung dan 10 pesawat latihan AT6. Selain itu tidak ada pasukan asing yang berpangkalan di Korea saat itu - meskipun terdapat pangkalan AS di Jepang.[14]

Dalam jangka waktu beberapa hari saja, banyak tentara Korea Selatan — yang kurang loyal terhadap rezim Syngman Rhee — lari ke selatan atau malah berkhianat dan bergabung dengan tentara Korea Utara.[8]
Aksi Polisional: Intervensi Amerika Serikat[sunting | sunting sumber]

Jenderal MacArthur, UN Command CiC (duduk), mengamati penembakan laut di Incheon dari USS Mt. McKinley, 15 September 1950.

Infantri AS mengambil posisi, 1950–53.

Seorang anak Korea melintasi tankM-46.

Seorang infantri menghibur tentara lainnya.

Tank AS di Song Sil-li, Korea, 10 Januari 1952.

Meskipun terjadi demobilisasi besar-besaran pasca Perang Dunia II di tubuh sekutu, ada sepasukan tentara AS di Jepang dengan jumlah yang cukup besar di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Mereka bisa melawan Korea Utara.[8] Selain AS, di sana, Inggris juga memiliki kekuatan tempur yang hampir sama besarnya.

Pada hari Sabtu, 24 Juni 1950, Menteri Luar Negeri AS Dean Acheson memberi tahu PresidenHarry S. Truman melalui telepon, "Bapak Presiden, saya memiliki berita yang sangat serius. Korea Utara telah menyerang Korea Selatan."[33][34] Truman dan Acheson mendiskusikan sebuah serangan balasan sebagai respon yang akan diambil AS dengan pimpinan departemen pertahanan, yang setuju bahwa Amerika Serikat harus mengusir agresi militer, lalu menghubungkannya dengan agresi Adolf Hitler pada tahun 1930 (yang ketika itu didiamkan AS). Kesalahan seperti itu tidak boleh terulang.[35] Presiden Truman mengakui bahwa pertempuran ini berkaitan dengan usaha Amerika mencegah komunisme yang semakin mengglobal:
"Komunisme sedang beraksi di Korea, sebagaimana yang dilakuan Hitler, Mussolini, dan Jepang lakukan sepuluh, lima belas, dan dua puluh tahun yang lalu. Saya merasa yakin bila Korea Selatan dibiarkan jatuh, pemimpin Komunis akan semakin melebarkan kekuasaannya hingga ke negara dekat pantai kita sendiri. Jika komunis dibiarkan memaksakan kehendak mereka di Republik Korea tanpa perlawanan dari dunia yang bebas, negara-negara kecil lainnya akan kehilangan keberanian untuk melawan ancaman dan agresi dari tetangga Komunisnya yang lebih kuat."[36]

Presiden Harry S. Truman mengumumkan bahwa AS akan melawan "agresi yang tidak diprovokasi" dan "bersemangat mendukung upaya dewan keamanan [PBB] untuk mengakhiri pelanggaran serius terhadap perdamaian.[37] Pada Agustus 1950, Presiden dan Sekretaris Negara dengan mudah membujuk Kongres mengegolkan $12 miliar untuk menambah anggaran militer di Asia yang penting untuk mencapai tujuan National Security Council Report 68 (NSC-68), penahanan global AS terhadap komunisme.[37]

Atas rekomendasi Acheson, Presiden Truman memerintahkan Jenderal MacArthur mengirim material kepada tentara Republik Korea dan memberikan perlindungan udara pada evakuasi warga negara Amerika Serikat. Akan tetapi, presiden menolak mengebom Korea Utara secara langsung. Selain itu, presiden juga memerintahkan Armada ke-7 AS untuk melindungi Taiwan, yang meminta untuk ikut bertempur di Korea. Akan tetapi presiden menolak permintaan itu dengan alasan dapat memancing kemarahan Cina.[38]

Pertempuran Osan adalah pertempuran besar pertama antara AS dan Korea Utara di Perang Korea.[8] Pada 5 Juli 1950, Task Force Smith menyerang Korea Utara di Osan, namun karena tidak membawa senjata yang mampu menghancurkan tank Korea Utara, mereka gagal, dengan total 180 orang tewas, terluka, atau tertangkap. Korea Utara maju ke Selatan, memaksa Divisi ke-24 AS mundur keTaejeon, yang di kemudian hari juga berhasil dikuasai Korea Utara pada Pertempuran Taejon;[8] Divisi ke-24 menderita 3.602 tewas atau terluka dan 2.962 ditangkap—termasuk komandan divisi Mayor Jendral William F. Dean.[8] Di udara, Angkatan Udara Korea Utara menembak jatuh 18 pesawat tempur dan 29 pengebom AS; sementara AS hanya menjatuhkan 5 pesawat tempur Korea Utara.

Pada bulan Agustus, Korea Utara berhasil menekan Korea Selatan dan tentara AS ke kota Pusan, di Korea Tenggara.[8] Dalam serangan itu, Korea Utara menghabisi akademisi Korea Selatan dengan membunuh pegawai negeri dan kaum intelektual.[8] Pada 20 Agustus, Jenderal MacArthur memperingatkan pemimpin Korea Utara Kim Il-Sung bahwa ia bertanggung jawab terhadap kekejaman tentara Korea Utara.[8][26] Hingga bulan September, tentara PBB hanya bisa mengontrol pinggiran kota Pusan, atau hanya 10% dari wilayah Korea.
Eskalasi[sunting | sunting sumber]

Perang udara: USAF menyerang Wonsan selatan rel kereta api, pantai timur Korea Utara.

Dalam keputusasaan di Pertempuran Perimeter Pusan (Agustus-September 1950), Angkatan Darat Amerika Serikat menahan serangan tentara Korut yang bermaksud merebut kota. Tak lama kemudian, USAF dapat menghambat logistik tentara Korut dengan menghancurkan 32 jembatan.[8]. USAF juga menghancurkan depot logistik, penyulingan minyak, dan pelabuhan untuk menghambat pasokan material tentara Korut. Sebagai akibatnya, tentara Korut di semenanjung Selatan tidak bisa mendapatkan pasokan.

Di saat yang sama, garnisun AS di Jepang terus-menerus mengirim tentara dan bahan untuk memperkuat Perimeter Pusan.[8] Batalion tank dikerahkan ke Korea dari San Francisco (di daratan Amerika Serikat); pada akhir Agustus, Perimeter Pusan memiliki sekitar 500 tank.[8] Pada awal September 1950, tentara Republik Korea dan pasukan komando PBB menyerang balik 100.000 tentara Korut dengan 180.000 pasukan.[8][14]
Pertempuran Incheon[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pertempuran Incheon

Keadaan di Pusan Perimeter telah berbalik; tentara Korut mulai kekurangan orang dan pasokan sementara di sisi Republik Korea pasukan telah mendapatkan tambahan senjata dan amunisi.[8] Untuk membantu pertahanan di Perimeter Pusan, Jenderal MacArthur merekomendasikan sebuah pendaratan amfibi di Incheon, di belakang garis pertahanan Korut.[8] Pada 6 Juli, ia memerintahkan Mayor Jenderal Hobart Gay, komandan Divisi Kavaleri pertama, untuk merencanakan pendaratan amfibi tersebut pada 12—14 Juli, Divisi Kavaleri pertama berangkat dari Yokohama untuk membantu Divisi Invantri ke-24.[39]

Operasi yang disebut sebagai Operasi Chromite ini dilaksanakan saat gelombang ombak mengganas.[8] Jenderal McArthur telah lama merencanakan penyerbuan ini, namunPentagon selalu mencegahnya.[8] Ketika mendapatkan otoritas, ia mengerahkan pasukannya yang terdiri dari 70.000 infantri Divisi Marinir Pertama, Divisi Infantri ke-7, dan 8.600 tentara Republik Korea.[8] Pada tanggal hari-h tanggal 15 September, tim penyerang menghadapi sedikit—namun kuat—tentara Korut; intelijen militer, operasi psikologis, pengintaian, dan pengeboman turut berperan dalam operasi ini. Pengeboman itu sendiri menghancurkan sebagian besar kota Incheon.[8]

Pendaratan Incheon memungkinkan Divisi Kavaleri Pertama untuk mulai menyerang ke bagian utara. Mereka maju 106.4 mil ke dalam wilayah musuh dan kemudian bergabung dengan Divisi Infantri Ke-7 di Osan.[1] Perlahan-lahan mereka menghabisi tentara Korut, dan mengepung yang masih tersisa di wilayah Korea Selatan;[8] dengan cepat, Jenderal MacArthur merebut kembali Seoul;[8] namun tentara Korut yang nyaris terkepung berhasil kabur ke Utara dengan hanya 25.000 hinga 30.000 pasukan tersisa.[40]
Serangan PBB: Invasi ke Korea Utara (September–Oktober 1950)[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan PBB, 1950

Pada tanggal 1 Oktober 1950, Komando PBB mendorong tentara Korut hingga ke Utara, melewati paralel ke-38, Republik Korea kemudian mengejar mereka masuk ke wilayah Korea Utara.[8] Enam hari kemudian, pada 7 Oktober, dengan otorisasi dari PBB, pasukan Komando PBB mengikuti pasukan Republik Korea menyerang ke wilayah Utara.[8]Angkatan Darat AS kedepalam dan tentara Republik Korea menyerang ke bagian Barat Korea, dan berhasil merebut Pyongyang, ibukota Korea Utara, pada 19 Oktober 1950. Di akhir bulan, pasukan PBB menahan 135,000 tawanan perang; dan mereka melihat adanya perpecahan di tentara Korea Utara.

Jenderal MacArthur dan beberapa politisi Amerika sempat mengusulkan untuk menyerang Komunis Cina untuk menghancurkan depot Tentara Rakyat China yang memasok kebutuhan perang Korea Utara, namun Presiden Truman tidak setuju, dan memerintahkan Jenderal MacArthur tidak melewati perbatasan Sino-Korea.[8]

Pertempuran urban:Marinir Amerika Serikat bertempur untuk merebut ibukota Korea Utara.
Intervensi Tiongkok[sunting | sunting sumber]

Pada 27 Juni 1950, dua hari setelah invasi terhadap Korut dan tiga bulan sebelum intervensi Tiongkok untuk Perang Korea, Presiden Truman mengirimkan Armada 7 AS ke Selat Taiwan, untuk melindungi Republik Nasionalis Cina dari ancaman Republik Rakyat China (RRT).[41] Tanggal 4 Agustus 1950, Mao Zedong melapor kepada Politbiro bahwa ia akan melakukan intervensi bila Tentara Relawan Rakyat (PVA) sudah siap untuk dimobilisasi. Pada 20 Agustus 1950, Perdana Menteri Zhou Enlai menginformasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa "Korea adalah tetangga Cina... Rakyat Cina harus terlibat mencari solusi untuk masalah Korea "-dengan demikian, melalui diplomat dari negara netral, Cina memperingatkan AS, bahwa dalam menjaga keamanan nasional Cina, mereka akan melakukan intervensi terhadap Komando PBB di Korea.[8] Presiden Truman menafsirkan pesan ini sebagai "sebuah usaha untuk pemerasan terhadap PBB", dan mengabaikannya.[42] Politbiro mengizinkan intervensi Cina di Korea pada tanggal 2 Oktober 1950-sehari setelah tentara Republik Korea menyeberangi perbatasan 38-paralel.[43] Kemudian, Cina mengklaim bahwa pesawat-pesawat pembom AS telah melanggar wilayah udara nasional RRT dalam perjalanannya menuju Korea Utara-sebelum Cina melakukan invervensi di Korea Utara.[44]

Senjata AS:Tentara Amerika Serikat mengawaki sebuah 105 mm howitzer, Uirson, Korea, Agustus 1950.

Operasi sapu-bersih: Marinir pertama Divisi Infantri menahan tentara PVA di front tengah, Hoengsong, Korea, 2 Maret 1951.

Pada bulan September, di Moskow, Perdana Menteri RRT Zhou Enlai menambahkan tekanan diplomatik dan personal dalam telegram Mao kepada Stalin, meminta bantuan militer dan material. Stalin menundanya; Mao dijadwalkan kembali meluncurkan "Perang Melawan Bala Bantuan Amerika dan Korea" dari 13 ke 19 Oktober 1950. Uni Soviet hanya mau memberikan bantuan serangan udara di bagian Utara Sungai Yalu. Namun Mao menganggap bantuan itu tidak berguna karena pertempuran lebih banyak terjadi di sisi Selatan sungai tersebut.[45] Soviet juga membatasi bantuannya dan hanya mau mengirimkan material berupa truk, senjata mesin, granat, dan sejenisnya.[46]

Pada 8 Oktober 1950, sehari setelah tentara AS menyebrang ke wilayah Korea Utara, Mao Zedong memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat Frontier Barat Laut direorganisasi ke dalam People's Volunteer Army (PVA),[47] yang sedang bertempur dalam "Perang Melawan Amerika dan Membantu Korea." Mao menjelaskan kepada Stalin: "Bila kita membiarkan Amerika Serikat menduduki seluruh Korea, kekuatan revolusioner Korea akan mendapatkan kekalahan telak, penjajah Amerika akan merajalela dan memberikan efek negatif terhadap seluruh Timur Jauh."

Pengintaian udara AS mengalami kesulitan menemukan unit PVA di siang hari karena disiplin yang mereka miliki.[8] PVA bergerak dari "malam-ke-malam" (19.00-03.00) dan membuat kamuflase agar tak terlihat dari udara pada jam 05.30. Di siang hari, mereka mengirim tim untuk mencari lokasi istirahat dan mendirikan bivak. Bila pesawat melintas, mereka diharuskan untuk diam tak bergerak hingga pesawat tersebut menghilang. Perwira PVA diperbolehkan menembak pasukannya yang dianggap dapat mengancam keamanan pasukan.[14] Disiplin yang keras seperti itu membuat tiga divisi pasukan berjalan sejauh 286 mil (460 km) dari An-tung, Manchuria, ke medan pertempuran dalam 19 hari; divisi lain yang melewati daerah pegunungan berliku mampu berjalan rata 18 mil (29 km) setiap harinya selama 18 hari.

Pada 10 Oktober 1950, Batalion Tank ke-89 digabungkan dengan Divisi Kavaleri Pertama, menambah jumlah kendaraan baja yang tersedia untuk menyerang ke Utara. Pada 15 Oktober, setelah menghadapi perlawanan Korut, Resimen Kavaleri ke-7 dan Charilie Company, Batalion Tank ke-70 berhasil menguasai kota Namchonjam. Pada 17 Oktober, mereka menyerang lewat arah kanan, menjauhi jalan utama, untuk menguasai Hwangju. Dua hari kemudian, Divisi Pertama Kavaleri menguasai Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sehingga pada 19 Oktober 1950 tentara AS sepenuhnya menguasai Korea Utara.

Di tempat lain, 15 Oktober 1950, Presiden Truman dan Jen. MacArthur bertemu di Wake Island di tengah Samudera Pasifik.[8] Kepada Presiden Truman, Jen. MacArthur berspekulasi bahwa kecil risiko China akan mengintervensi di Korea;[8] bahwa kesempatan tentara China membantu Korut telah hilang; bahwa China memiliki 300.000 tentara di Manchuria, dan sekitar 100.000-125.000 tentara di Sungai Yalu; dan menyimpulkan bahwa meskipun setengah dari seluruh tentara menyebrang ke Selatan, mereka dapat dengan mudah dihancurkan karena tidak memiliki perlindungan udara.[40][48]

Peta Pertempuran Chosin Reservoir

Setelah menghadapi dua pertempuran kecil pada 25 Oktober, pertempuran besar pertama antara China-Amerika terjadi pada 1 November 1950; jauh di wilayah Korea Utara, ribuan tentara China mengepung dan menyerang unit Komando PBB dalam Pertempuran Unsan.[49] Di Barat, akhir November, di sepanjang Sungai Chongchon, tentara China menyerang dan mengalahkan beberapa divisi Korea Selatan, dan menghabisi tentara PBB yang tersisa.[8] Pasukan PBB dan tentara ke-8 AS berhasil bergerak mundur[50] karena mendapat dukungan Brigade Turki yang menahan serangan China selama 4 hari (26-30 November). Di Timur, pada Pertempuran Chosin Reservoir, dan Regimental Combat Team Divisi Infantri ke-7 (3000 tentara) dan divisi marinir (12.000—15.000 marinir) juga mundur setelah dikepung, dengan total tewas secara keseluruhan 15.000 orang.[51]

Awalnya, infantri tentara China di garis depan tidak memiliki persenjataan berat maupun crew-served light infantry weapons, namun dengan cepat mereka menutupi kelemahan yang mereka miliki; dalam How Wars Are Won: The 13 Rules of War from Ancient Greece to the War on Terror (2003), Bevin Alexander melaporkan:
Metodenya adalah dengan menggabungkan unit-unit peleton yang terdiri dari 50 orang ke dalam kompi yang berisi 200 orang, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa unit kecil. Satu tim memotong jalan lari tentara Amerika, yang lainnya menyerang baik dari arah depan maupun samping secara bersamaan. Penyerangan berlanjut dari segala arah hingga pasukan musuh dihancurkan atau terpaksa kabur.

Dalam South to the Naktong, North to the Yalu, R.E. Appleman menggambarkan taktik menyerang tentara China:
Dalam Serangan Fase Pertama, tentara infantri ringan menjalankan taktik penyerangan, umumnya tidak membawa senjata yang lebih besar dari mortar. Serangan mereka menggambarkan betapa pasukan China sangat terlatih, disiplin, dan sangat ahli dalam penyerangan di malam hari. Mereka ahli dalam seni kamuflase. Unit patroli ahli dalam menemukan posisi musuh. Mereka merencanakan serangan mereka dari sisi belakang musuh, memotong jalur mundur dan persediaan mereka, kemudian menyerang dari depan dan samping untuk mengendapkan pertempuran. Mereka juga melakukan taktik yang mereka sebut sebagai hachi Shiki, di mana mereka membentuk formasi-V dan membiarkan musuh masuk ke formasi itu, kemudian memerintahkan pasukan lain menunggu di formasi V untuk mencegat pasukan musuh lainnya yang berusaha menyelamatkan pasukan yang sedang terkepung. Taktik ini berhasil di Onjong, Unsan, dan Ch'osan, namun tidak sepenuhnya berhasil di Pakch'on dan Ch'ongch'on.[14]

Di akhir November, tentara China berhasil mengusir pasukan Komando PBB dari timur laut Korea Utara, hingga melewati perbatasan paralel ke-38. Pasukan PBB lari ke pantai timur dan membangun pertahanan di kota pelabuhan Hungnam—dan menunggu bantuan di sana. Pada Desember 1950,[8] 193 kapal yang membawa 105.000 tentara, 98.000 penduduk sipil, 17.500 kendaraan, dan 350.000 ton suplai tiba di Pusan, di bagian selatan tanjung korea.[8] Sebelum kabur, pasukan Komando melakukan operasi untuk menghambat pergerakan pasukan musuh dengan menghancurkan sebagian besar kota Hungam[40][52] dan, pada 16 Desember 1950, Presiden Truman mendeklarasikan keadaan kedaruratan nasional melalui Proklamasi Presidensial No. 2914, 3 C.F.R. 99 (1953),[53] yang berlaku hingga 14 September 1978.[54]
Menyeberangi paralel: Penyerangan Musim Dingin China (awal 1951)[sunting | sunting sumber]

USAF firepower: B-26 Invaders bomb logistics depots in Wonsan, North Korea, 1951.

Pada bulan Januari 1951, tentara Cina dan Korut melaksanakan Penyerangan Fase Ketiga (atau dikenal pula dengan sebutan "Penyerangan Musim Dingin Cina") menggunakan taktik serangan malam di mana tentara PBB secara diam-diam dikepung kemudian diserang tiba-tiba. Penyerangan itu juga didukung oleh bunyi-bunyi trompet dan gong dengan tujuan sebagai alat komunikasi kepada pasukan yang menyerang sekaligus membuat pasukan musuh mengalami disorientasi secara mental. Pasukan PBB tidak memiliki pengalaman menghadapi taktik seperti ini dan sebagai hasilnya beberapa pasukan langsung lari meninggalkan persenjataannya ke arah Selatan.[8] Penyerangan Musim Dingin China ini berhasil membuat pasukan PBB kewalahan. Tentara China dan Korut berhasil menguasai Seoul pada 4 Januari 1951.

Selain kekalahan itu, tentara AS juga mengalami pukulan telak setelah Jendral Walker tewas akibat kecelakaan mobil, yang membuat moral pasukan menurun.[8] Kejadian ini hampir memaksa Jendral MacArthur menggunakan bom atom untuk menyerang China dan Korut serta memotong jalur persediaan mereka.[55] Akan tetapi, dengan datangnya pengganti Walker, Letnan-Jendral Matthew Ridgway, moral pasukan kembali meningkat.[8]

Pasukan PBB di bagian barat mundur ke Suwon, di bagian tengah mundur ke Wonju, di bagian timur mundur ke Samchok, di mana garis depan distabilisasi dan dipertahankan.[8] Tentara China mulai kehabisan logistik dan terpaksa membatalkan rencananya menyerang lebih jauh;[8] makanan, amunisi, dan material dibawa di malam hari, dengan berjalan kaki atau sepeda, melewati Sungai Yalu. Pada akhir Januari, setelah menemukan bahwa musuh telah meninggalkan garis pertempuran, Jendral Ridgway memerintahkan operasi mata-mata yang dikenal sebagai Operasi Roundup (5 Februari 1951) yang berlangsung secara bertahap sambil mempertahankan superioritas udara tentara PBB.[8] Operasi ini sukses dan mengakibatkan tentara PBB mampu mencapai Sungai Han dan menguasai Wonju.[8] Pada pertengahan Februari, tentara China menyerang balik dengan Penyerangan Fase Keempat, yang dilancarkan dari Hoengsong menghadapi tentara AS di Chipyong-ni, di bagian tengah.[8] Tentara AS dan Tentara Perancis berjuang menghadapi serangan itu dalam sebuah pertempuran singkat namun cukup menghambat efektifitas serangan China.[8]

Pada dua minggu terakhir Februari 1951, Operasi Roundup diikuti oleh Operasi Killer (pertengahan Februari 1951) yang dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata ke-8. Operasi tersebut merupakan serangan berskala penuh untuk menewaskan sebanyak mungkin tentara KPA dan PVA.[8] Operation Killer berakhir dengan I Corps menduduki kembali wilayah di sebelah selatan sungai Han, dan IX Corps merebut Hoengsong.[8] Pada 7 Maret 1951, Angkatan Bersenjata ke-8 melancarkan Operasi Ripper, dan berhasil mengusir PVA dan KPA dari ibukota Korea Selatan pada 14 Maret 1951.[8][56]

Pada tanggal 11 April 1951, Kepala Komando Truman membebastugaskan Jendral MacArthur, Panglima Tertinggi di Korea, karena dianggap melakukan pembangkangan[8] dan menunjuk Ridgway Jendral untuk menggantikannya.[8] Serangan-serangan berikutnya , antara lain operasi Courageous (23-28 Maret 1951) dan Tomahawk (23 Maret 1951), berhasil mendorong mundur tentara China dan Korut. Tentara PBB maju ke "Garis Kansas", bagian utara paralel ke-38.[8]

Hill 105: Tentara China terbunuh dalam pertempuran melawan Divisi Pertama Marinir, Korea, 1951.

China melakukan serangan balasan pada bulan April 1951, dengan Penyerangan Fase Kelima (dikenal pula sebagai "Penyerangan Musim Semi China") dengan tiga tentara lapangan (field army) (sekitar 700.000 orang)[8] Serangan utama terjadi di Sungai Imjin (22-25 April 1951) dan Kapyong (22-25 April 1951), yang dipertahankan mati-matian oleh tentara AS dan menumpulkan daya dorong Penyerangan Fase Kelima dan akhirnya berenti di No-name Line di Utara Seoul.[8] Pada tanggal 15 Mei 1951, tentara China di timur menyerang Tentara Republik Korea dan Amerika Serikat, namun berhasil dihentikan tanggal 20 Mei.[8] Pada akhir bulan, Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan serangan balasan dan merebut kembali "Line Kansas", tepat di bagian Utara paralel 38.[8] PBB kemudian menghentikan serangan dan bertahan di sana, mengakibatkan keadaan kebuntuan hingga gencatan senjata tahun 1953.
Kebuntuan (Juli 1951—Juli 1953)[sunting | sunting sumber]

Pada tahun-tahun berikutnya, tentara PBB dan China tetap berperang, namun perubahan wilayah kekuasaan tidak banyak berubah dan terjadi kebuntuan. Sementara pengeboman wilayah Korea Utara terus berlangsung, perundingan gencatan senjata dimulai tanggal 10 Juli 1951 di Kaesong.[8][8] Pertempuran juga terus berlangsung meskipun perundingan tengah berjalan; tujuan Korsel-PBB adalah untuk merebut kembali seluruh Korea Selatan dan menghindari kehilangan wilayah.[8] Tentara China dan Korut juga melakukan operasi serupa serta melakukan operasi-operasi psikologikal. Pertempuran-pertempuran utama dalam fase ini antar alain Pertempuran Bloody Ridge(18 Agustus—15 September 1951)[8] danPertempuran Heartbreak Ridge (13 September—15 Oktober 1951), Pertempuran Old Baldy (26 Juni—4 Agustus 1952), Pertempuran White Horse (6–15 Oktober 1952),Pertempuran Triangle Hill (14 Oktober—25 November 1952), dan Pertempuran Hill Eerie(21 Maret—21 Juni 1952), pengepungan Outpost Harry (10—18 Juni 1953), Pertempuran Hook (28—29 Mei 1953), dan Pertempuran Pork Chop Hill (23 Maret—16 Juli 1953).

Pergolakan dan perubahan wilayah kekuasaan hingga mengalami kebuntuan.

Negosiasi gencatan senjata berlanjut selama dua tahun;[8] di Kaesong (Korea Utara bagian Selatan), kemudian di Panmunjon(perbatasan kedua Korea).[8] Problem utama dari negosiasi ketika itu adalah repatriasi tawanan perang.[8] China, Korea Utara, dan tentara PBB tidak bisa membuat kesepakatan karena banyak tentara China dan Korea Utara yang menolak kembali ke Utara.[57] Dalam perjanjian gencatan senjata terakhir, sebuah Komisi Repatriasi Negara-Negara Netral dibentuk untuk mengurusi masalah tersebut.[8][58]

Pada tahun 1952, AS memilih presiden baru, dan pada tanggal 29 November 1952, presiden terpilih Dwight D. Eisenhower terbang ke Korea untuk mempelajari hal-hal yang mungkin dapat mengakhiri perang Korea.[8] Pada 27 Juli 1953, proposal gencatan senjata dari India disetujui oleh Korea Utara, China, dan tentara PBB sehingga mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan batas di paralel ke-38. Dalam persetujuan tersebut tertulis bahwa pihak-pihak yang terlibat menciptakan sebuaeh Zona Demiliterisasi Korea. Tentara PBB, yang didukung oleh Amerika Serikat, Korea Utara, dan China menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata; Presiden Korea Selatan Syngman Rhee menolak untuk menandatangani perjanjian itu, karenanya Republik Korea dianggap tidak berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.[59]
Buntut Pertempuran Chosin: Operasi Glory[sunting | sunting sumber]

Setelah perang, pasukan PBB menguburkan pasukannya yang tewas di pemakaman sementara di Hŭngnam. Dengan Operasi Glory(Juli-November 1954), masing-masing pihak saling bertukar mayat pasukannya. Mayat 4.167 angkatan darat dan Korps Marinir AS ditukar dengan 13.528 mayat tentara China dan Korut. Sebanyak 546 penduduk sipil yang tewas di kamp tahanan perang PBB diserahkan kepada pemerintahan Korsel.[60] Setelah Operasi Glory, 416 "prajurit tak dikenal" dimakamkan di Punchbowl Cemetery, Hawaii.[61][62]

Memorial Perang Korea dapat ditemukan di setiap markas PBB di negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea; pada gambar terlihat memorial yang terletak di Pretoria, Afrika Selatan.
Korban perang[sunting | sunting sumber]

Tentara PBB dan AS menghitung jumlah tentara China dan Korea Utara yang tewas berdasarkan laporan korban-tewas di lapangan, interogasi tahanan perang, dan intelejen militer (dokumen, mata-mata, dan lain-lain).[63] Korban tewas: AS: 36.940 terbunuh, China:100.000—1.500.000 terbunuh; kebanyakan sumber memperkirakan 400.000 orang yang terbunuh; Korea Utara: 214,000–520,000; kebanyakan sumber memperkirakan 500.000 orang yang terbunuh. Korea Selatan: Rakyat sipil: 245.000—415.000 terbunuh; Total rakyat sipil yang tewas antara 1.500.000—3.000.000; kebanyakan sumber memperkirakan 2.000.000 orang tewas.[64]
Akhir perang[sunting | sunting sumber]

Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini.

Read More