Operasi Trikora

Operasi Trikora
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Konflik Papua Bagian Barat

Peta Papua bagian barat pada tahun 1960-an

Tanggal 19 Desember 1961 - 15 Agustus1962
Lokasi Papua bagian barat
Hasil Papua bagian barat digabungkan kepada Indonesia.
Casus belli Indonesia dan Belandamemperebutkan daerah Papua bagian barat

Pihak yang terlibat
Indonesia Belanda
Komandan
Soekarno
Soeharto


Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor JenderalSoeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.


Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayahHindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satuprovinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.
Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.
Persiapan[sunting | sunting sumber]
Militer[sunting | sunting sumber]

KRI Irian, Penjelajah kelas Sverdlov

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliardollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. [1] Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunisSoviet bila tidak mendapat dukungan AS.
Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonikMiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.[1]
Diplomasi[sunting | sunting sumber]

Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancisagar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBBtahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun.
Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:
Perusahaan Perkebunan
Nederlandsche Handel-Maatschappij
Perusahaan Listrik
Perusahaan Perminyakan
Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:
Memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)
Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia
Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia
Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda
Konfrontasi Total[sunting | sunting sumber]

Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:
Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.
Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.
Konflik bersenjata[sunting | sunting sumber]

Soekarno, Presiden Indonesia yang mencetuskan Trikora

Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari:
Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda)
Korps Mariniers
Marine Luchtvaartdienst[2]

Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, danTeminabuan.[2]
Operasi-operasi Indonesia[sunting | sunting sumber]

Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan.
Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL.
Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU.
Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat IAnton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.
Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.[3]
Pertempuran laut Aru[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pertempuran Laut Aru
Berkas:Yos Sudarso.jpg
Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru.

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutulyang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[3]
Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan.[3] Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".
Operasi penerjunan penerbang Indonesia[sunting | sunting sumber]

Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.[1]
Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.
Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.[1]
TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.[4] Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.
Akhir dari konflik[sunting | sunting sumber]

Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[5][6]
Persetujuan New York[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili olehSoebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:
Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat
penetapan tanggal penentuan pendapat
perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
tetap bergabung dengan Indonesia; atau
memisahkan diri dari Indonesia
hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.
Penentuan Pendapat Rakyat[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[7][8]
Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[9] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.
Setelah penggabungan[sunting | sunting sumber]

Patung di Jakarta untuk merayakan "pembebasan" Papua barat.

Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.

Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.[1][2]
Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.[10][11][12] Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

Read More

Pertempuran Laut Aru

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia beba

Pertempuran Laut Aru
Bagian dari Operasi Trikora
RI Matjan Tutul (650)
Tanggal 15 Januari 1962 Lokasi Laut Arafura, Indonesia Hasil RI Matjan Tutul tenggelam, 2 lainnya berhasil selamat
Pihak yang terlibat
Indonesia	Belanda
Komandan
Komodor Yos Sudarso Kolonel Sudomo
Kekuatan
RI Matjan Tutul RI Matjan Kumbang RI Harimau	Hr. Ms. Evertsen Hr. Ms. Kortenaer Hr. Ms. Utrecht didukung P-2 Neptune dan jenis Frely
Korban
Komodor Yos Sudarso Kapten Wiratno (Kapten kapal RI Matjan Tutul) Kapten Memet Sastrawiria(Ajudan Komodor Yos Sudarso) Kapten Tjiptadi 21 orang tenggelam 53 orang ditahan Belanda	-

Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frelymilik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".

Armada Indonesia di bawah pimpinan Yos Sudarso, yang saat itu berada di KRI Macan Tutul, berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga hanya memusatkan penyerangan ke KRI Macan Tutul. KRI Macan Tutul tenggelam beserta awaknya, tapi kedua kapal lainnya berhasil selamat.

Daftar isi

  [sembunyikan] 

• 1 Pertempuran Laut Aru
• 2 Referensi
  • 2.1 Catatan kaki
  • 2.2 Pranala luar

Pertempuran Laut Aru[sunting | sunting sumber]

Hari H untuk pelaksanaan operasi penyusupan adalah Senin, 15 Januari 1962. Pada H minus tiga (-3), semua kapalALRI telah merapat di rendezvous point di sebuah pulau di Kepulauan Aru. Pasukan yang sudah diturunkan dari Hercules AURI juga sudah diangkut kapal dari Letfuan menuju pulau tersebut. Pada hari pertama di titik itu, pesawat-pesawat Belanda sudah datang mengintai. Hal yang sama terjadi pada H -2 dan H -1.

Hari H pukul 17.00 waktu setempat, tiga kapal mulai bergerak. KRI Harimau berada di depan, membawa antara lain Kol. Sudomo, Kol. Mursyid, dan Kapten Tondomulyo. Di belakangnya adalah KRI Macan Tutul yang dinaiki Komodor Yos Sudarso. Sedangkan di belakang adalah KRI Macan Kumbang.

Menjelang pukul 21.00, Kol. Mursyid melihat radar blips pada lintasan depan yang akan dilewati iringan tiga kapal itu. Dua di sebelah kanan dan satu di kiri. Blips tersebut tidak bergerak, menandakan kapal-kapal sedang berhenti. Ketiga KRI kemudian melaju. Tiba-tiba terdengar dengung pesawat mendekat, lalu menjatuhkan flare yang tergantung pada parasut. Keadaan tiba-tiba menjadi terang-benderang, dalam waktu cukup lama. Tiga kapal Belanda yang berukuran lebih besar ternyata sudah menunggu kedatangan ketiga KRI.

Kapal Belanda melepaskan tembakan peringatan yang jatuh di samping KRI Harimau. Kol. Sudomo memerintahkan untuk balas menembak namun tidak mengenai sasaran. Komodor Yos Sudarso memerintahkan ketiga KRI untuk kembali. Ketiga kapal pun serentak membelok 180o. Naas, KRI Macan Tutul macet dan terus membelok ke kanan. Kapal-kapal Belanda mengira manuver berputar itu untuk menyerang mereka. Sehingga mereka langsung menembaki kapal itu. Tembakan pertama meleset, namun tembakan kedua tepat mengenai KRI Macan Tutul. Menjelang tembakan telak menghantam kapal, Komodor Yos Sudarso meneriakkan perintah, "Kobarkan semangat pertempuran!"

AURI berada dalam kondisi ditekan karena misi yang gagal itu. Orang mengira, kekuatan AURI mampu melayang-layang selamanya di udara dan mengawasi setiap jengkal wilayah RI. Bahkan operasi itu sendiri tidak pernah dibicarakan dengan pimpinan AURI. Namun saat gagal, kesalahan ditimpakan ke pihak AURI. Untuk mengakhiri polemik, KSAU Soerjadi Soerjadarma mengundurkan diri pada 19 Januari 1962.

Read More

Operasi Saroja Lengkap

Operasi Seroja atau Invasi Indonesia atas Timor Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia menginvasi Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme. Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan dimana sekitar 100-180,000 tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan.[4][5]


Selama bulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan pulau, tapi dari tahun 1977-1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, untuk menghancurkan basis Fretilin.[6] Namun, dua dekade terakhir, melihat bentrokan terus-menerus antara kelompok Indonesia dan Timor Timur atas status Timor Timur, sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur.

Latar belakang


Timor Leste berutang kekhasan teritorialnya dari pembagian Pulau Timor, dan kepulauan Indonesia secara keseluruhan, juga fakta bahwa wilayah itu dijajah oleh Portugis, bukan orang Belanda (kesepakatan membagi pulau antara dua kekuatan ditandatangani pada tahun 1915).[7] Pemerintahan kolonial digantikan oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan yang mengakibatkan kematian dari 60.000 orang Timor, atau 13 persen dari seluruh penduduk pada saat itu. Setelah perang, Hindia Belanda menjamin kemerdekaannya independen sebagai Republik Indonesia. Dan Portugis sementara itu kembali mendirikan kontrol atas Timor Timur. Ketika Timor Timur diserbu oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, "beberapa sebelumnya terkait untuk menjadi bagian dari nusantara. Namun, sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak memiliki pengalaman kolonial bersama seperti di daerah lain."[8]
Penarikan Portugis dan perang saudara[sunting | sunting sumber]


Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis, adalah "provinsi di luar negeri", seperti salah satu provinsi yang terdiri di Portugal benua. "provinsi luar negeri" juga termasuk Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome dan Principe di Afrika; Makau di Cina; dan telah termasuk wilayah India Portugissampai 1961, ketika Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, memerintahkan invasi dan aneksasi.[9]


Pada bulan April 1974, sayap kiri Movimento das Forças Armadas (Gerakan Angkatan Bersenjata, MFA) dalam militer Portugis melancarkan kudeta terhadap sayap kanan pemerintah Estado Novo yang otoriter di Lisbon (yang disebut "Revolusi Anyelir"), dan mengumumkan niatnya untuk cepat menarik diri dari jajahan Portugal (termasuk Angola, Mozambik dan Guinea, dimana gerakan gerilya pro-kemerdekaan berjuang sejak tahun 1960-an).[10]


Berbeda dengan koloni-koloni Afrika, Timor Leste tidak mengalami perang pembebasan nasional. Namun, partai politik dari pribumi cepat bermunculan di Timor: Uni Demokratik Timor (União Democrática Timorense, UDT) adalah asosiasi politik pertama yang akan diumumkan setelah Revolusi Anyelir. UDT awalnya terdiri dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan, serta pemimpin suku asli.[11] Para pemimpin ini memiliki asal-usul konservatif dan menunjukkan kesetiaan kepada Portugal, tetapi tidak pernah menganjurkan integrasi dengan Indonesia.[12] Sementara itu, Fretilin (Front Revolusioner Independen Timor Timur) terdiri dari pengurus, guru, dan lainnya "anggota yang baru direkrut dari para elit perkotaan."[13] Fretilin cepat menjadi lebih populer daripada UDT karena berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada rakyat. Namun, UDT dan Fretilin mengadakan koalisi pada Januari 1975 dengan tujuan terpadu untuk penentuan nasib sendiri.[11] Koalisi ini datang untuk mewakili hampir semua sektor pendidikan dan sebagian besar penduduk.[14] APODETI (Populer Demokrat Asosiasi Timor), sebuah partai kecil yang ketiga, juga bermunculan, dan tujuannya adalah untuk integrasi dengan Indonesia. Namun, partai ini memiliki daya tarik popularitas yang sedikit.[15]


Pada April 1975, konflik internal membagi kepemimpinan UDT, dengan Lopes da Cruz memimpin faksi yang ingin meninggalkan Fretilin. Lopes da Cruz khawatir bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur ke front komunis. Namun, Fretilin menyebut tuduhan ini konspirasi Indonesia, sebagai sayap radikal yang tidak memiliki basis kekuatan.[16] Pada tanggal 11 Agustus, Fretilin menerima surat dari pemimpin UDT untuk mengakhiri koalisi.[16]


Kudeta UDT adalah "operasi rapi", dimana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambilalihan infrastruktur vital, seperti stasiun radio, sistem komunikasi internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain.[17] Selama menghasilkan perang saudara, para pemimpin di setiap sisi "kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka", dan sementara pemimpin UDT dan Fretilin berperilaku dengan pengendalian diri, para pendukung tak terkendali mengatur berbagai pembersihan berdarah dan pembunuhan.[18] pemimpin UDT menangkap lebih dari 80 anggota Fretilin, termasuk pemimpin masa depan Xanana Gusmão. Anggota UDT membunuh lusinan anggota Fretilin di empat lokasi. Para korban termasuk anggota pendiri Fretilin, dan saudara dari wakil presiden, Nicolau Lobato. Fretilin menanggapi dengan menarik berhasil ke unit militer Timor Timur Portugis terlatih.[17]UDT pengambilalihan kekerasan sehingga memicu perang saudara tiga minggu yang panjang, dalam pitting 1.500 perusahaan pasukan melawan 2.000 pasukan reguler sekarang dipimpin oleh komandan Fretilin.[butuh rujukan] Ketika militer Timor Timur Portugis yang terlatih beralih kesetiaan kepada Fretilin, menjadi dikenal sebagai Falintil.[19]


Pada akhir Agustus, sisa-sisa UDT mundur menuju perbatasan Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900 menyeberang ke Timor Barat pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari seribu orang lain, meninggalkan Fretilin yang menguasai Timor Timur untuk tiga bulan berikutnya. Jumlah korban tewas dalam perang saudara dilaporkan termasuk empat ratus orang di Dili dan mungkin enam ratus di perbukitan.[18] Setelah kejadian itu, "banyak pendukung UDT dipukuli dan dipenjara" oleh pemenang Fretilin.[butuh rujukan]
Motivasi Indonesia[sunting | sunting sumber]


Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan operasi khusus satuan, Opsus, melihat kudeta Portugis sebagai kesempatan bagi Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia.[20] Kepala Opsus dan penasehat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Benny Murdani mengarah ke operasi intelijen militer dan mempelopori Indonesia untuk mendorong pro-aneksasi.[20] Faktor politik dalam negeri Indonesia pada pertengahan 1970-an, bagaimanapun, tidak kondusif untuk niatan ekspansionis tersebut.; dalam kurun 1974-1975 tentang skandal keuangan di sekeliling produsen minyakPertamina, berarti bahwa Indonesia harus berhati-hati untuk tidak membunyikan alarm kritis untuk bantuan asing dan berhutang pada bank. Dengan demikian, Suharto awalnya tidak mendukung invasi Timor Timur.[21]


Pertimbangan tersebut, rupanya menjadi bayang-bayang kekhawatiran Indonesia dan Barat bahwa kemenangan bagi sayap kiri Fretilin akan mengarah pada pembentukan negara komunis di perbatasan Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan oleh kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan potensi ancaman bagi kapal selam Barat. Itu juga diiringi oleh rasa takut bahwa Timor Timur yang merdeka dalam nusantara bisa menginspirasi sentimen separatis di provinsi lain di Indonesia. Keprihatinan ini berhasil digunakan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Barat yang ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, khususnya Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang menyelesaikan penarikan pasukan dari Indocina.[22] Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi aneksasi non-militer, berniat untuk menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasi.[20] Penguasa "Orde Baru" Indonesia direncanakan untuk menginvasi Timor Timur. Tidak ada kebebasan berekspresi di "Orde Baru" Indonesia dan dengan demikian tidak perlu terlihat untuk berkonsultasi dengan Timor Timur secara baik.[23]


Pada awal September, sebanyak dua ratus pasukan khusus tentara melancarkan serangan, yang dicatat oleh intelijen AS, dan pada bulan Oktober, serangan militer konvensional mengikuti. Lima wartawan, yang dikenal sebagai Balibo Five, yang bekerja untuk jaringan berita Australia dieksekusi oleh tentara Indonesia di kota perbatasanBalibo pada tanggal 16 Oktober.[24]
Invasi[sunting | sunting sumber]







Invasi oleh orang Indonesia


Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur.[25]
Operasi Seroja (1975–1977)[sunting | sunting sumber]







Kolonel Dading Kalbuadi, komandan Indonesia untuk Operasi Seroja


Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia.[26][27]Setelah pemboman angkatan laut Dili, pasukan yg berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan.[28] 641 Pasukan terjun payung Indonesia melompat keDili, dimana mereka terlibat dalam enam jam pertempuran dengan kelompok bersenjata FALINTIL. Menurut penulis Joseph Nevins, kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara untuk maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan Falintil yang akhirnya mundur dan menderita akibat serangan tersebut.[29] Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata FALINTIL tewas dalam pertempuran tersebut.[30]


Pada tanggal 10 Desember invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Baucau, dan pada Hari Natal, sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara mendarat di Liquisa dan Maubara. Pada April 1976 Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur, dengan 10.000 lain berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste.[31] Kalah jumlah, pasukan FALINTIL melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya.[32]







Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malikmenyatakan bahwa jumlah tewas di Timor Timur dalam dua tahun pertama pendudukan itu antara "50,000 orang atau boleh jadi 80,000".[33]


Di kota-kota, pasukan Indonesia mulai membunuh orang Timor.[34] Pada awal pendudukan, radio FRETILIN mengirim siaran berikut: "Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kami semua akan dibunuh.... Ini adalah permohonan bantuan internasional. Silahkan melakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini."[35] Salah satu pengungsi Timor memberitahu kemudian bahwa korban dari "perkosaan [dan] pembunuhan berdarah dingin menyasar kepada perempuan dan anak-anak dan pemilik toko China".[36] Uskup Dili pada saat itu, Martinho da Costa Lopes kemudian mengatakan:" para prajurit yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka bisa temukan, ada banyak mayat di jalan-jalan - semua kita bisa melihat para tentara yang membunuh, membunuh, membunuh."[37] Dalam satu insiden, sekelompok 50 orang, wanita, dan anak-anak - termasuk wartawan freelance Australia Roger East - berbaris di tebing luar Dili dan ditembak, tubuh mereka jatuh ke laut.[38] Banyak pembantaian tersebut terjadi di Dili, dimana penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan suara keras untuk setiap orang yang pada gilirannya dieksekusi.[39] Selain pendukung Fretilin, migran Cina juga dipilih untuk menjadi sasaran eksekusi; 500 orang tewas di hari pertama saja.[40]
Jalan buntu[sunting | sunting sumber]


Meskipun militer Indonesia terdepan di Timor Timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota-kota dan desa-desa menyerbu masuk di wilayah pesisir dan di setiap bagian pegunungan. Pasukan Falintil, yang terdiri dari 2.500 pasukan reguler bekas dari tentara kolonial Portugis, yang dilengkapi persenjataan dengan baik oleh Portugal sangat membatasi kemampuan tentara Indonesia untuk membuat kemajuan.[41] Dengan demikian, selama bulan-bulan awal invasi, kontrol Indonesia terutama terbatas pada kota-kota besar dan desa-desa seperti Dili, Baucau, Aileu dan Same.[butuh rujukan]


Sepanjang tahun 1976, militer Indonesia menggunakan strategi dimana tentara berusaha untuk berpindah ke pedalaman dari wilayah pesisir untuk kemudian bergabung dengan pasukan yang diterjunkan lebih jauh ke pedalaman. Namun, strategi ini tidak berhasil dan pasukan menerima perlawanan keras dari Falintil. Misalnya, butuh 3.000 pasukan Indonesia dan empat bulan untuk menguasai kota Suai, sebuah kota di selatan yang berjarak hanya tiga kilometer dari pantai.[5] Militer terus membatasi semua orang asing dan Timor Barat memasuki Timor Timur, dan Suharto mengakui pada bulan Agustus 1976 bahwa Fretilin "masih memiliki beberapa kekuatan di sana-sini."[42]


Pada April 1977, militer Indonesia menghadapi jalan buntu. Tentara tidak membuat kemajuan terhadap daerah kekuasaannya selama lebih dari enam bulan, dan invasi tersebut telah menarik peningkatan publisitas di mata internasional yang merugikan.[43]
Pengepungan, pemusnahan, dan pembersihan akhir (1977-1978)[sunting | sunting sumber]


Pada bulan-bulan awal tahun 1977, angkatan laut Indonesia memesan rudal -penembak patroli- kapal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat.[44] Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima tiga belas pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation dengan bantuan dari Foreign Military Sales resmi milik AS. Bronco adalah pesawat yang ideal untuk invasi Timor Timur, yang khusus dirancang untuk operasi kontra-pemberontakan di daerah yang sulit dijangkau.[45]


Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Broncos beroperasi di Timor Timur, dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin.[46] Seiring dengan persenjataan baru, tambahan 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.[47]


Kampanye 'solusi akhir' melibatkan dua taktik utama: Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' yang melibatkan pengeboman desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoliasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp pemukiman dimana mereka dicegah untuk bepergian atau kembali bertani. Pada awal tahun 1978, penduduk sipil di seluruh desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan menderita kelaparan.[48] Selama periode ini, dugaan penggunaan senjata kimia Indonesia muncul, desa-desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom.[48] Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan penghancuran' menjadi 'kampanye pembersihan akhir', dimana anak-anak dan orang dari kamp-kamp pemukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri.[49] Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' oleh Indonesia pada 1977-1978 mematahkan milisi utama Fretilin dan Presiden Timor Timur yang pandai sekaligus komandan militer, Nicolau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978.[butuh rujukan]


Periode 1975-1978, dari awal invasi pada kesimpulan sebagian besar keberhasilan kampanye pengepungan dan penghancuran, terbukti menjadi periode terberat dari seluruh konflik, korban dari orang Indonesia yang tewas lebih dari 1.000 jiwa dari total 2.000 yang meninggal dari seluruh pendudukan.[50]
Gerakan klandestin FRETILIN (1980-1999)[sunting | sunting sumber]


Milisi Fretilin yang selamat dari serangan Indonesia dari akhir 1970-an memilih Xanana Gusmão sebagai pemimpin mereka. Ia ditangkap oleh intelijen Indonesia di dekat Dilipada tahun 1992, dan digantikan oleh Mau Honi, yang ditangkap pada tahun 1993 dan pada gilirannya digantikan oleh Nino Konis Santana. Penerus Santana, pada kematiannya dalam serangan Indonesia tahun 1998, adalah Taur Matan Ruak. Pada 1990-an, ada sekitar kurang dari 200 pejuang gerilya yang tersisa di pegunungan, dan ide separatis sebagian besar telah bergeser ke barisan klandestin di kota-kota. Gerakan bawah tanah, namun, sebagian besar lumpuh oleh penangkapan secara terus menerus dan infiltrasi oleh agen Indonesia. Prospek kemerdekaan sangat gelap sampai jatuhnya Suharto pada tahun 1998 dan keputusan mendadak Presiden Habibie untuk mengizinkan referendumdi Timor Timur pada tahun 1999.[51]
Korban di Timor Timur[sunting | sunting sumber]


Pada bulan Maret 1976, pemimpin UDT Lopes da Cruz melaporkan bahwa 60.000 orang Timor telah tewas selama invasi.[52] Sebuah delegasi pekerja bantuan Indonesia setuju dengan statistik ini.[53] Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah "50.000 orang atau mungkin 80.000".[33] Seorang tokoh menyebut korban sebanyak 100.000 yang dikutip oleh McDonald (1980) dan oleh Taylor. Amnesty International memperkirakan bahwa sepertiga penduduk Timor Timur, atau 200.000 total, meninggal karena aksi militer, kelaparan dan penyakit dari tahun 1975 sampai 1999. Pada tahun 1979 US Agency for International Development memperkirakan bahwa 300.000 orang Timor Timur telah pindah ke kamp-kamp yang dikuasai oleh angkatan bersenjata Indonesia.[54] Komisi PBB untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan juga kelaparan dan kekerasan menjadi sekitar 90.800 sampai 202.600 termasuk antara 17,600 sampai 19,600 mengalami kematian kekerasan atau penghilangan, dari populasi penduduk sekitar 823.386 di tahun 1999. Komisi kebenaran diselengarakan untuk pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dan kekerasan yang sudah dilakukan.[55][56][57]
Upaya integrasi[sunting | sunting sumber]







Monumen integrasi di Dilidisumbangkan olehPemerintah Indonesian untuk mewakili emansipasi darikolonialisme


Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga menjalankan pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain, dengan struktur pemerintahan yang identik. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa. Dengan memberikan posisi pemimpin suku adat tradisional dalam struktur baru ini, Indonesia berusaha untuk mengasimilasi Timor melalui patronase.[58]


Meskipun status provinsi yang sama diberikan, dalam praktek Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia.[58] Pemerintahan baru membangun infrastruktur baru dan tingkat produktivitas dibesarkan untuk usaha pertanian komersial. Produktivitas dalam hal kopi dan cengkeh naik menjadi dua kali lipat, meskipun petani Timor Timur dipaksa untuk menjual kopi mereka dengan harga rendah untuk koperasi desa.[59]


Pemerintahan Sementara Timor Timur didirikan pada pertengahan Desember 1975, yang terdiri dari pemimpin APODETI dan UDT. Upaya oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi untuk mengunjungi daerah -daerah Fretilin- yang diadakan dari Darwin, Australia terhalang oleh militer Indonesia, yang memblokade Timor Leste. Pada tanggal 31 Mei 1976, sebuah 'Majelis Rakyat' di Dili, dipilih oleh intelijen Indonesia, secara bulat mendukung 'Tindakan Integrasi', dan pada tanggal 17 Juli, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya.[60]
Pembenaran[sunting | sunting sumber]


Pemerintah Indonesia menampilkan pencaplokannya atas Timor Timur sebagai masalah persatuan antikolonial. Sebuah buku tahun 1977 dari Departemen Luar Negeri Indonesia, berjudul Dekolonisasi di Timor Timur, membayar upeti kepada "hak suci untuk menentukan nasib sendiri"[61]dan diakui APODETI sebagai wakil sejati dari mayoritas Timor Timur. Ini menyatakan bahwa popularitas yang didapat FRETILIN adalah hasil dari "kebijakan ancaman, pemerasan dan teror"[62] Kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menegaskan posisi ini pada tahun 2006 dalam memoarnya The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor.[63] Divisi pulau-pulau asli dari timur ke barat, Indonesia berpendapat setelah invasi, adalah "hasil dari penindasan kolonial" ditegakkan oleh kekuasaan kekaisaran Portugis dan Belanda. Jadi, menurut pemerintah Indonesia, pencaplokannya atas propinsi ke-27 itu hanya sebuah langkah lain dalam penyatuan Nusantara yang telah dimulai pada tahun 1940-an.[64]
Keterlibatan Asing[sunting | sunting sumber]


Ada sedikit perlawanan dari masyarakat internasional atas perilaku invasi oleh Indonesia, yang dilakukan pada puncak Perang Dingin selama pemerintahan Orde Baru secara resmi bersikap netral terhadap perilaku Indonesia yang ditampilkan oleh negara-negara Barat sebagai kunci untuk kepentingan mereka di Asia Tenggara.[65]
Keterlibatan AS[sunting | sunting sumber]


Setahun sebelumnya, pada bulan Desember 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger telah diminta oleh perwakilan pemerintah Indonesia mengenai apakah AS akan menyetujui invasi.[66] Pada bulan Maret 1975, Duta Besar AS untuk Indonesia David Newsom, merekomendasikan "kebijakan keheningan" tentang masalah ini dan didukung oleh Kissinger.[67] Pada 8 Oktober 1975, anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Philip Habib, mengatakan peserta rapat bahwa "Sepertinya orang Indonesia telah memulai serangan terhadap Timor". Tanggapan Kissinger Habib adalah, "Aku menduga anda benar-benar akan tutup mulut tentang hal ini".[68]


Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Kissinger bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami kemunduran setelah menghancurkan Vietnam, menyisakan Indonesia sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional AS "harus berada di sisi Indonesia," Ford menyimpulkan.[69] Menurut dokumen yang dideklasifikasi dan dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA) pada bulan Desember 2001, mereka memberi lampu hijau untuk invasi. Menanggapi Suharto yang mengatakan, "Kami ingin pemahaman anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan yang cepat atau drastis [di Timor Timur]," jawab Ford, "Kami akan memahami dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kami memahami masalah dan niat yang anda miliki". Kissinger setuju, meskipun ia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS di invasi akan terkena pengawasan publik, berbicara tentang keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada sedikit kesempatan orang-orang berbicara dalam cara yang tidak sah".[70] AS juga berharap invasi akan relatif cepat dan tidak berlarut-larut hingga melibatkan perlawanan. "Adalah penting bahwa apa pun yang anda lakukan berhasil dengan cepat", kata Kissinger ke Soeharto.[71]


AS juga memainkan peran penting dalam memasok senjata ke Indonesia.[69] Seminggu setelah invasi Timor Timur, Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis rinci dari unit militer Indonesia yang terlibat dan peralatan AS yang mereka gunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua peralatan militer yang digunakan dalam invasi disediakan AS: AS - menyediakan pendamping dalam perusakan Timor Timur saat serangan berlangsung; Marinir Indonesia turun dari kapal pendarat yang disediakan AS; AS -menyediakan C-47 dan pesawat C-130 untuk pasukan terjun payung Indonesia dan memberondong Dili dengan senapan mesin kaliber 50; sedangkan brigade Airborne 17 dan 18 yang memimpin serangan terhadap ibukota Timor yang "benar-benar didukung US MAP", dan pelompat master mereka dilatih oleh AS.[72] Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 sampai Juni 1976, bantuan militer sebenarnya atas apa yang Departemen Luar Negeri AS usulkan dan persetujuan Kongres AS yang terus meningkat, hampir dua kali lipat.[71] AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk persediaan dan komponen untuk 16 OV-10 Bronco,[71] yang menurut Profesor Cornell University Benedict Anderson, yang "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan terhadap musuh tanpa senjata dan pesawat yang efektif dan sepenuhnya berguna untuk membela Indonesia melawan musuh asing". Kebijakan ini berlanjut di bawah pemerintahan Carter. Secara total, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $ 250.000.000 bantuan militer ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979.[73]


Bersaksi di depan Kongres AS, Penasehat Deputi Hukum Departemen Luar Negeri AS, George Aldrich mengatakan Indonesia "mempersenjatai sekitar 90 persen dengan peralatan kami.... kita benar-benar tidak tahu banyak. Mungkin kita tidak ingin tahu banyak tapi saya menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu kami tidak tahu". Indonesia tidak pernah memberitahu AS tentang "penangguhan bantuan" yang seharusnya. David T. Kenney, petugas negara untuk Indonesia di Departemen Luar Negeri AS, juga bersaksi di depan Kongres bahwa salah satu tujuan untuk militer tersebut adalah "untuk menjaga daerah itu [Timor] tetap damai'.[74]


Komisi PBB untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR) menyatakan dalam bab laporan akhir "Tanggung Jawab" yang AS "mendukung politik dan militer yang penting dalam invasi dan pendudukan Indonesia" Timor Timur antara tahun 1975 dan 1999. Laporan (hlm. 92) juga menyatakan bahwa "AS menyediakan persenjataan adalah penting untuk kapasitas Indonesia meningkatkan operasi militer sejak tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan dimana pesawat terbang yang dipasok Amerika Serikat memainkan peran penting".[75][76]


Para pejabat Clinton mengatakan kepada New York Times bahwa dukungan AS untuk Suharto "didorong oleh campuran ampuh politik kekuasaan dan pasar di negara berkembang." Suharto adalah penguasa yang disukai Washington tentang "ultimate emerging market" yang menderegulasi ekonomi dan membuka Indonesia bagi investor asing. "Dia semacam orang kami," kata seorang pejabat senior yang sering menangani Administrasi kebijakan Asia.[77]
Keterlibatan Australia[sunting | sunting sumber]


Pada September 2000 Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia merilis sebelumnya tentang file rahasia yang menunjukkan bahwa komentar oleh Pemerintah Buruh Whitlam mungkin telah mendorong rezim Suharto untuk menyerang Timor Timur.[78] Meskipun tidak populernya peristiwa di Timor Timur dalam beberapa segmen dari masyarakat Australia, pemerintah Fraser, Hawke dan Keating diduga bekerja sama dengan militer Indonesia dan Presiden Soeharto untuk rincian yang jelas tentang kondisi di Timor Timur dan untuk melestarikan kekuasaan Indonesia dari wilayah tersebut.[79] Ada beberapa keresahan terhadap kebijakan dengan masyarakat Australia, karena kematian wartawan Australia dan bisa dibilang juga karena tindakan rakyat Timor dalam mendukung pasukan Australia selama Pertempuran Timor dalam Perang Dunia Kedua yang tidak terlupakan. Protes terjadi di Australia melawan masyarakat, dan beberapa warga negara Australia berpartisipasi dalam gerakan perlawanan.[butuh rujukan]


Pemerintah Australia melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar di Australia) yang menyediakan penyangga keamanan penting untuk utara Australia.[80] Namun demikian, Australia memberikan perlindungan penting untuk pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos-Horta (yang bermarkas di Australia selama pengasingannya). Jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto dan pergeseran dalam kebijakan Australia oleh Pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu memicu proposal untuk referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur.[81] Pada akhir tahun 1998, pemerintah Australia menulis surat ke Indonesia tentang pengaturan sebuah perubahan kebijakan Australia, menunjukkan bahwa Timor Timur akan diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam satu dekade. Surat itu mengacaukan Presiden Indonesia BJ Habibie, yang melihat bahwa Indonesia menyiratkan "kekuatan kolonial" dan ia memutuskan untuk mengumumkan referendum sekejap setelahnya.[81] Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diselenggarakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, tetapi diikuti oleh bentrokan dan krisis keamanan, dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional PBB yang didukung untuk Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi itu akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia memakan waktu beberapa tahun untuk kembali pulih.[81][82]
Keterlibatan Inggris[sunting | sunting sumber]


Awal Mei 1997, Inggris menghabiskan £ 1m dalam pelatihan militer di Indonesia. 24 anggota senior angkatan bersenjata Indonesia dilatih di perguruan tinggi militer Inggris dan 29 petugas Indonesia belajar di lembaga non-militer.[83]
Reaksi PBB[sunting | sunting sumber]


Pada tanggal 12 Desember 1975, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang "sangat menyesalkan" terhadap invasi Indonesia ke Timor Timur, menuntut agar Jakarta menarik pasukan "tanpa penundaan" dan memungkinkan penduduk di pulau tersebut untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi itu juga meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan segera untuk melindungi integritas teritorial Timor Leste.[84]


Pada tanggal 22 Desember 1975, Dewan Keamanan PBB bertemu dan mengeluarkan resolusi yang sama dengan Majelis. Resolusi Dewan menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB "untuk mengirim darurat perwakilan khusus ke Timor Timur dengan tujuan membuat penilaian situasi di lapangan yang sedang terjadi dan membangun kontak dengan semua pihak di wilayah tersebut dan semua negara yang bersangkutan untuk memastikan pelaksanaan resolusi saat ini.[84]


Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS untuk PBB pada saat itu, menulis dalam otobiografinya bahwa "Amerika Serikat berharap hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan, dan bekerja untuk membawa persoalan ini. Departemen Luar Negeri menginginkan bahwa PBB ternyata sama sekali tidak efektif dalam tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan [berkaitan dengan invasi Timor Timur]. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya membawanya ke depan dengan tidak berarti tanpa sukses".[85] Kemudian, Moynihan mengakui bahwa, sebagai duta besar AS untuk PBB, ia telah membela dengan "tidak tahu malu" mengenai kebijakan Perang Dingin terhadap Timor Timur.






sumber : https://id.wikipedia.org

Read More